Kualitas Pengerjaan Fisik di Sampang Berpotensi Buruk

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) WARNING: DPRD Sampang berjanji akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pengerjaan fisik di berbagai wilayah Sampang.

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Guna memantau progres dan memastikan kualitas pengerjaan program fisik, DPRD Sampang berjanji dalam waktu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pembangunan gedung sekolah dan fasilitas kesehatan (faskes). Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fatoni, Minggu (24/10/2021).

Menurutnya, setiap tahun pemerintah mengucurkan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitas gedung sekolah dan faskes hingga ratusan miliar, maka untuk memastikan kualitas pengerjaan di bawah perlu dilakukan sidak. Sedangkan tujuannya, untuk meminimalisir terjadinya hal yang diinginkan dan proses pengerjaan sesuai rencana.

“Bulan depan kami agendakan turun ke sejumlah lokasi pengerjaan fisik. Kami akan memantau pengerjaan pembangunan, rehab gedung sekolah dan puskesmas serta lainya,” ujarnya.

Dia menuturkan, salah satu dasar dilakukan sidak lantaran ada beberapa program pusat yang dilaksanakan di daerah tanpa koordinasi dan sinkronisasi. Yakni, program rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana (sarpras) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Program ini tanpa adanya koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) di daerah,” tuturnya.

Bahkan saat ini, Kementerian, Pemprov dan dinas di daerah masih memiliki ego sektoral. Sehingga tidak melibatkan pemerintah daerah. Alhasil program pusat berpotensi terjadinya benturan dengan perencanaan yang sudah dibuat secara matang oleh pemerintah daerah. “Meskipun dari awal kami tidak dilibatkan, kami tetap berupaya memantau dan mengawasi sesuai fungsi kami, karena nanti yang akan memanfaatkan sarpras ini, para siswa dan guru serta masyarakat Sampang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sampang Edi Subinto melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Arif Budiansor menerangkan,  ada delapan sekolah yang diketahui sebagai penerima program rehab dari Kementerian PUPR dengan total pagu anggaran mencapai Rp33 miliar lebih. “Kami hanya sebatas penerima manfaat. Dari awal kami tidak dilibatkan, karena penentuan program ini langsung dari pusat,” responya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *