Kurang Berimbang, KPU Bangkalan Kaji Perlunya Pemangkasan Dapil

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FDOKUMEN.) MENCOBLOS: Dapil di Bangkalan yang disebut kurang seimbang, mulai dibahas perlu dan tidaknya pemangkasan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Wacana pemangkasan daerah pemilihan (dapil) di Bangkalan mulai dikaji. Kendati untuk kepentingan pemilihan anggota legislatif yang akan berlangsung tahun 2024 nanti, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan sudah membahas hal itu.

Kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan Zainal Arifin, jika mengacu pada 7 prinsip yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), harus ada pemerataan perolehan kursi serta dapil.

Menurutnya, untuk pemangkasan dapil ini butuh proses yang panjang. Sehingga, pihaknya belum bisa memberikan keputusan apakah bisa selesai di tahun berikutnya.

Kendati demikian, kajian mengenai wacana itu tetap dilakukannya, demi tercapainya dapil yang merata di Bangkalan, baik pemerataan kursi di setiap kecamatan maupun kesetaraan suara dan parameternya agar berimbang.

“Kami masih diskusi internal, apakah perlu harus ada pergeseran dapil atau tetap seperti pemilu sebelumnya,” katanya.

Dalam proses uji publik itu, jelas alumnus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu, perlu diadakan forum group discussion (FGD) dan lainnya, untuk mencari opsi-opsi.

“Karena setiap mau pemilu kan memang kewajiban kami membuat dan menyusun dapil. Memang nanti bisa tetap atau bisa berubah,” paparnya mengenai tahapan kajian yang harus dilaluinya.

Setelah tahapan kajian, akan diajukan terlebih dahulu ke KPU pusat untuk memudahkan usulan-usulan jika ada perubahan dapil. Sedangkan dapil yang sekarang ini dinilainya belum bisa memberikan penilaian apakah sudah sesuai dengan aturan tersebut atau tidak.

Bahkan, saat ini pihaknya belum menerima masukan dari partai politik dan Bawaslu Bangkalan.

Jika dilihat dari kesetaraan suara, dia menilai, memang ada sedikit ketidaksesuain dapil. Sebab, jumlah suara tidak sesuai dengan per dapil dan cakupan wilayahnya. Sehingga, hal itu menjadikan acuan pada kajiannya. Tapi jika KPU RI tidak mempermasalahkan itu, maka dapil yang sekarang sudah sesuai.

“Kalau dilihat dari cakupan wilayahnya, kan per dapil mencakup empat kecamatan dan ada satu dapil hanya dua kecamatan, ini kan tidak sesuai. Satu dapil enam kursi dan 10 kursi,” terang Zainal yang juga mengaku belum bisa menyimpulkan hal tersebut dengan komposisi yang ada saat ini.

Sedangkan kajian atau diskusi internal KPU Bangkalan saat ini fokus mengkaji terkait cakupan wilayah.

Zainal menyebut, penetapan dapil harus dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu. Dalam menetapkan dapil, KPU akan meminta masukan seluruh pihak terkait seperti KPU, Bawaslu dan partai politik.  Selain itu, harus ada pelaporan data kewilayahan, seperti ada pemekaran desa, kecamatan atau kabupaten.

“Bangkalan tidak ada pemekaran, baik kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Nantinya KPU pusat memberikan petunjuk terkait opsi-opsi, apakah ada pemerataan kursi atau proporsionalitas. Nanti kami tunggu hasil tahapan PKPU untuk mekanisme perubahan dapil,” tutup Zainal. (ina/waw)

TUJUH PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL MENURUT UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2017;

  1. Kesetaraan nilai suara (one man, one vote, one value)
  2. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional
  3. Proporsionalitas
  4. Integralitas wilayah
  5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama
  6. Kohesivitas
  7. Kesinambungan

DAPIL DAN ALOKASI KURSI PADA PILEG DI BANGKALAN TAHUN 2019:

  1. Dapil 1 (Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Socah) dengan 9 kursi.
  2. Dapil 2 (Kecamatan Geger, Klampis dan Sepuluh) dengan alokasi 8 kursi.
  3. Dapil 3 (Kecamatan Kokop, Konang, Tanjung Bumi) dengan alokasi 9 kursi.
  4. Dapil 4 (Kecamatan Blega, Galis, Modung) dengan 10 kursi.
  5. Dapil 5 (Kecamatan Kamal, Kwanyar, Labang dan Tragah), terdiri atas 8 kursi.
  6. Dapil 6 (Kecamatan Burneh, Tanah Merah), alokasi 6 kursi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *