Kurang Dana Rp30 M, Pemkab Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Peserta BPJS BPID

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) SIBUK: Masyarakat sibuk mengurus BPJS di Jalan DR. Cipto, Gudang, Kolor, Kabupaten Sumenep

Kabarmadura.id/Sumenep-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjamin tidak ada pemangkasan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasiadi. Menurutnya, kekurangan anggaran akan disiasati dengan mengajukan penambahan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan dibahas pada pertengahan tahun 2020.

“Kami optimis anggaran tambahan BPID akan terwujud dan tidak akan mengalami pemangkasan kepesertaan,” katanya Minggu (26/01/2020).

Dijelaskan, pemkab akan mengusulkan penambahan dana BPID senilai Rp30 miliar pada PAK. Dana tersebut untuk menalangi kekurangan anggaran dana BPID yang disebabkan oleh adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebelumnya pemerintah telah menganggarkan Rp35 miliar pada APBD 2020. Namun dana tersebut hanya cukup untuk 70.000 orang dari 130.000 orang yang menjadi tanggungan daerah.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Ach. Salaf Junaidi mengutarakan, APBD Kabupaten Sumenep tahun 2020 mengalokasikan Rp35 miliar pembayaran BPJS Kesehatan untuk orang miskin yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Yang menjadi kendala saat ini meningkatnya iuran BPJS kesehatan, dengan adanya peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2018 mengenai jaminan kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019,” ujarnya.

Dalam peraturan baru tersebut, terjadi peningkatan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III dari yang semula Rp25.500 menjadi Rp 42.000 setiap bulannya. Kenaikan tersebut menyebabkan beban anggaran yang harus ditanggung pemkab juga meningkat.

 

“Anggaran Rp35 miliar di tahun 2020 itu cukupnya untuk 130.000 orang. Dengan terjadinya peningkatan iuran hanya cukup untuk 70.000 ribu orang. Sehingga, untuk mencukupi yang 60.000 orang maka butuh anggaran lagi sebesar 30 miliar.Jadi, total keseluruhan anggaran Rp65 miliar,” jelasnya. (imd/pai)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *