Kurang Dukungan Pemkab, BPJS Ketenagakerjaan Minim Peserta Sektor Informal

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) TIDAK SELARAS: BPJS Ketenagakerjaan di Sumenep minim peminat dari sektor informal seperti petani, nelayan dan pekerja lain lantaran tanpa dukungan regulasi dari Pemkab Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep-Nasabah Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sektor pekerja bukan penerima upah (PBU) atau informal, tidak mencapai target yang dipatok.  Hingga akhir 2019 ini, hanya capai 1.582 dari target 5.005 nasabah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Sumenep Sonny Alonsye mengatakan, minimnya nasabah lantaran terkendala regulasi atau tidak ada peraturan bupati (perbub) mengenai program BPJS Ketenagakerjaan di sektor PBU. Selain itu juga kekurangan jumlah petugas di kantornya.

“Paling tidak perlu dukungan lebih dari pemerintah, tenaga kami juga perlu ditambah satu orang dari empat orang perugas ” katanya, Rabu (15/01/2020).

Mengenai sosialisasi, diklaim sudah terus menerus dilakukan, termasuk komunikasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep atau organisasi perangkat daerah (OPD) agar regulasinya terpenuhi.

Jalinan komunikasi dengan OPD, dilakukan karena berkenaan dengan kebijakan terhadap pekerja PBU. Misalnya, Dinas Perikanan (Diskan) mengenai nelayan, Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distan PHP) mengenai para petani dan OPD lainnya.

OPD tersebut diharapkan mendorong nelayan, petani dan pekerja penerima bukan upah untuk mendapat jaminan ketagakerjaan.

“Saat ini kami belum bisa melakukan sosialiasi pada OPD terkait. Sebab, tanpa regulasi yang kuat maka akan percuma,” paparnya.

Sonny menjelaskan, untuk iuran yang perlu dibayar bagi kepesertaan sektor PBU senilai Rp16.800 setiap bulannya.  Nantinya nasabah akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

JKK meruapakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan.

Biaya pengangkutan (maksimum) untuk darat, sungai dan danau sebesar Rp1.000.000. Untuk laut sebesar Rp1.500.000 dan untuk udara senilai Rp2.500.000.

“Jika menggunakan lebih dari satu jasa angkut, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan,” paparnya.

Sementara untuk JKM, diperuntukkan untuk ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakan kerja. Misalnya, untuk membantu beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santuan.

Nilai manfaat yang diberikan kepada keluarga pekerja sebesar Rp24 juta, di antaranya santuanan kematian sebesar Rp16,2 juta, santunan berkala Rp200 ribu, biaya pemakaman Rp300 ribu dan beasiswa pendidikan S1 anak diberikan pada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singakat 5 tahun sebesar Rp12 juta.

“Iurannya murah manfaatnya besar, dan untuk persyarata hanya mengisi formulir A 1, melampirkan foto copy KTP dan usia maksimum 60 tahun” ujarnya.

Untuk target capaiain sektor penerima upah tahun 2020 dalam proses pengajuan dan awal Februari sudah mulai penetapan. Harapannya, perangkat desa belum terdaftar di tahun 2020 bisa realisasikan dan honorer K2 sebanyak 1.367 bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep Rozah Ardhi Kautsar mengaku akan selalu mendukung mengenai penetapan regulasi. Alasanya, agar BPJS ketenagakerjaan banyak peminat.

Namun kendala tidak adanya regulasi, tidak serta-merta dijadikan penyebab tidak terpenuhinya target. Bisa ada solusi lain, yakni selalu melakukan sosialisasi pada masyarakat.

“Kami wakil rakyat akan senantiasa mendukung hal-hal yang dapat memberikan faedah pada masyarakat,” tegasnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *