Kurangi Dampak PJJ, Pemerintah Percepat PTM

  • Whatsapp

Oleh: Untung Wahyudi*)

Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Medan, lewat siaran langsung akun media sosial menyampaikan keluhannya tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan sejak pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sejak Maret 2020 membuat IRT yang juga pemilik klinik kecantikan tersebut menyatakan bahwa, belajar daring yang dilaksanakan sekolah tempat anaknya belajar membuat dia ikut pusing dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan.

Di samping melayani pengunjung kliniknya, dia juga harus mendampingi anaknya –yang duduk di kelas 4 SD—belajar dan mengerjakan soal-soal yang disampaikan lewat grup Whatsapp. Tak bisa dibayangkan bagaimana pusingnya seorang IRT yang sudah super sibuk ditambah harus mendampingi anaknya belajar daring.

“Kalau begini terus, belajar daring ini nggak hanya bikin anak pusing, tapi juga bikin Emak-nya darting (darah tinggi),” pungkasnya dengan logat Medan yang kental.

Pembelajaran daring yang selama ini berlangsung memang tak lepas dari sorotan dan kritikan. Namun begitu, pihak Kemendikbud terus berupaya agar pelaksanaan pembelajaran bisa berlangsung, meskipun dilakukan secara daring. Sebagai pihak yang bertanggung jawab berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, Kemendikbud terus melakukan sosialisasi lewat seminar-seminar online, terutama seputar bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi. Juga, tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan lewat siaran pers yang rutin disiarkan.

Lewat keterangan tertulis, sebagaimana dilansir detik.com (4/9/2021), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan, situasi penanganan pandemi terus menunjukkan tren perbaikan, khususnya di Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah tidak ingin menunda lagi untuk mempercepat pembukaan proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di wilayah yang sudah menerapkan pembeerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1, 2, dan 3 secara bertahap.

Apa yang disampaikan Menkominfo tersebut merupakan angin segar bagi satuan-satuan pendidikan yang selama ini masih menerapkan pembelajaran daring. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Siaran Pers Kemenristek Nomor: 242 /sipres/A6/VI/2021 tentang PTM Terbatas. Nadiem menyatakan, PTM terbatas tidak sama seperti sekolah tatap muka biasa. Dalam PTM terbatas satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam, dan satu minggu hanya dua kali pertemuan. 

 

Dampak PJJ yang Berkepanjangan

Keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan perihal pembelajaran daring bukan sekadar isapan jempol belaka. Bukan pula dramatisasi yang dibuat-buat untuk tidak mematuhi peraturan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019.

Karena itu, pemerintah ingin segera satuan-satuan pendidikan melakukan PTM terbatas. Mengingat dampak PJJ yang selama ini berlangsung cukup berpengaruh bagi perkembangan anak dan kondisi masyarakat. Tidak hanya memberatkan siswa dan orang tua, PJJ juga mempersulit guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Menurut Menkominfo, PTM terbatas perlu dipercepat karena pelaksanaan PJJ berkepanjangan dapat berisiko negatif pada anak. Ia menyebut setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi dasar pelaksanaan PTM terbatas. Di antaranya adalah untuk menghindari ancaman putus sekolah, menghindari penurunan capaian belajar anak, dan menghindari risiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak selama PJJ. Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, risiko pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, serta kehamilan remaja (detik.com, 4/9/2021).

 

Panduan PTM Terbatas

Setelah lebih 1,5 tahun pelaksanaan pembelajaran daring, akhirnya Kemenristek mengizinkan PTM terbatas dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. 

Sebagaimana dilansir tempo.co (25/8/2021), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemenristek, Hendarman, menjelaskan, Pelaksanaan PTM terbatas di wilayah PPKM level 1-3 harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas atau PJJ sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Surat yang ditandatangani Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut berisi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Ada beberapa ketentuan mengenai PTM terbatas yang perlu diperhatikan oleh satuan-satuan pendidikan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Pertama, kepala satuan pendidikan wajib mengisi atau memperbarui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System (EMIS) Kemenag. Kedua, PTM terbatas dapat dilaksanakan melalui dua fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Di masa transisi, PTM terbatas berlangsung selama 2 bulan. Sedangkan masa kebiasaan baru, PTM dilakukan setelah masa transisi selesai.

Ketiga, sekolah dan madrasah berasrama dapat melakukan PTM terbatas secara bertahap dengan ketentuan, bulan pertama pada masa transisi 50 persen, bulan kedua masa transisi 100 persen, dan masa kebiasaan baru 100 persen. Keempat adalah, bagi sekolah yang sudah memulai PTM terbatas, orangtua atau wali peserta didik dapat memilih melanjutkan PJJ bagi anaknya.

Sedangkan kelima, pendidik dan tenaga kependidikan yang belum divaksin Covid-19 disarankan untuk memberikan layanan PJJ dari rumah. Keenam, Pemerintah daerah dapat memberhentikan PTM terbatas jika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan. Pemberhentian sementara dilakukan paling singkat 3 kali 24 jam.

Ketujuh, PTM terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan terpantau pemda.  Kedelapan, Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK seperti di laboratorium, studio, bengkel, praktik kerja lapangan diperbolehkan. Kesembilan, PTM terbatas pada pendidikan tinggi dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal terkait.

Peraturan atau ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam SKB tersebut hendaknya menjadi acuan pelaksanaan PTM terbatas. Sehingga, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Meskipun telah diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan tetap diperhatikan. 

 

*) Alumnus UIN Sunan Ampel, Surabaya, 

tinggal di Sumenep, Madura.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *