Labrak Spek, Warga Minta Jalan Hotmix Dibongkar Lagi

  • Bagikan
(FOTO: KM/ IST) CEPAT RUSAK: Komisi III DPRD Pamekasan melakukan sidak pada tiga lokasi proyek pengerjaan jalan pada Kamis (21/1/2021).

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menemukan jalan rusak yang baru sebulan diperbaiki. Kondisi itu ditemukan saat menginspeksi proyek pengerjaan jalan di tiga lokasi pada Kamis (21/1/2021), yaitu di Jalan Larangan Slampar Mangar, Jalan Larangan Slampar Bukek, dan di Jalan Larangan Tokol Panglegur.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan beserta rekanan mengaku siap untuk memperbaiki kembali sejumlah titik jalan yang rusak itu.

Sidak tersebut merupakan kesekian kalinya setelah melakukan sidak pertamanya di Desa Ambat Tlanakan sebelumnya. Di sana, pihaknya menemukan kondisi jalan yang juga dibangun menggunakan dana pinjaman dari pemerintah pusat, yaitu dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga rusak, bahkan lebih parah daripada kerusakan di Jalan Larangan Slampar.

“Tadi minta ke dinas terkait dan rekanan untuk segera diperbaiki,” ucap Ismail.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Pamekasan Ika Yulia Rahmawati mengaku, proyek tersebut dilakukan dengan sedikit tergesa-gesa, karena menggunakan dana PEN yang turun di akhir tahun 2020 lalu dan harus rampung di akhir tahun 2020 pula.

Seharusnya, di sepanjang jalan tersebut perlu dibangun saluran irigasi atau plengsengan, agar sisi samping jalan jadi kokoh dan tidak mudah rusak. Namun karena tidak memungkinkan untuk diselesaikan semua, maka pengerjaan tersebut dicukupkan.

“Sebetulnya plengsengan itu sangat menunjang agar jalan itu tetap bagus,” ucapnya.

Kendati begitu, pihaknya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) mengaku belum membayarkan 100 persen biayanya kepada rekanan. Menurutnya, semua pihak tidak perlu khawatir dengan kerusakan tersebut. Karena jika ada kerugian negara yang disebabkan oleh kerusakan itu, maka pihaknya akan bertanggung jawab.

Baca juga  Dana Pemeliharaan Jalan Dikepras, Andalkan Sulam

“Kami akan membayar setelah perbaikan-perbaikan itu dilakukan oleh rekanan,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis pegiat anti korupsi Iklal meminta Komisi III DPRD Pamekasan bersama dinas terkait tidak hanya melakukan sidak ke lokasi proyek, melainkan juga melakukan intervensi pada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

“Komisi III juga harus berani memanggil rekanan yang terindikasi hanya memperkaya diri itu,” ucap ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) itu.

Menurutnya, proyek pengerjaan jalan yang menggunakan uang negara harus dikontrol dan diawasi karena rentan terjadi penyimpangan. Bahkan pihaknya menegaskan, jalan yang dinilainya tidak sesuai dengan spesifikasi pada rencana anggaran biaya (RAB) itu bisa diperkarakan jika tidak segera diperbaiki.

Tidak hanya itu, Iklal mengungkapkan bahwa indikasi pengerjaan jalan yang tidak sesuai spesifikasi tidak hanya terjadi di wilayah selatan, tetapi juga di sebagian wilayah utara.

Dia menyebut, pengerjaan Jalan Kacok-Palesanggar juga bermasalah. Proyek senilai Rp1,7 miliar lebih yang dikerjakan oleh CV Mitra Buana itu sudah mulai mengelupas, padahal belum berumur sebulan setelah dikerjakan.

Tidak hanya itu, pengerjaan proyek jalan tersebut disinyalir melebihi batas waktu kontrak 20 hari kerja.

“Apalagi ini hotmix. Uang negara itu perlu diamankan sekecil apapun. Kalau tidak dipanggil dan tidak dilakukan perbaikan, akan kami laporkan temuan ini,” tegasnya. (ali/waw)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan