Lahan Bersengketa, Banyak Sekolah Rusak Tidak Bisa Diperbaiki

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BUTUH SOLUSI: Banyak sekolah di Bangkalan rusak parah, namun tidak bisa mengajukan perbaikan lantaran lahannya bersengketa.

KABARMADURA.ID | BANGKALANLantaran lahannya banyak bersengketa, sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tidak bisa mengajukan perbaikan gedung total ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sehingga pada pengajuan tahun 2021 untuk tahun 2022, ada 25 sekolah yang membutuhkan pembangunan rehab total gedung sekolah. Sedangkan sisanya tidak bisa mengajukan lantaran lahannya masih bersengketa.

Kepala Sekolah SDN Kemayoran 2 Hoti’ah menyampaikan, mengenai sekolah yang mengalami permasalahan dengan lahan, perlu ada solusi untuk pembebasan lahannya.

“Banyak yang rusak gedungnya, tapi karena lahannya masih sengketa, akhirnya tidak dapat bantuan,” katanya.

Sekolahnya juga salah satu yang mengajukan rehab total di tahun anggaran 2022 nanti. Sebab, kondisi kerusakan lebih dari 60 persen. Beruntung lahan sekolahnya sudah milik mandiri.

“Ini saja kami bisa mengajukan karena lahannya sudah milik negara, kalau tidak, mana boleh,” sebutnya.

Hoti’ah meminta agar permasalahan lahan sekolah di Bangkalan jadi atensi, setidaknya agar setiap sekolah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Bambang Budi Mustika menuturkan, pengajuan sekolah yang rusak dan butuh renovasi ulang memang banyak. Sampai Oktober 2021, sudah ada 25 sekolah yang mengajukan.

Pengajuan tersebut belum semuanya masuk, lantaran banyak juga sekolah yang lahannya masih bersengketa. Bahkan mungkin sekitar 30 lebih. Sehingga jika lahan sekolah masih bermasalah, tidak bisa mendapatkan bantuan pembangunan dari kementerian.

“Kalau lahannya masih bermasalah, pengajuan belum kami terima karena masih rentan masalah,” terangnya.

Bambang juga mengaku kesulitan dan tidak bisa melakukan rekomendasi atau sekolah prioritas. Sebab, pengajuan yang sudah dikirimkan akan dipilih langsung oleh Kementerian Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Yang memilih sekarang langsung dari kementerian, jadi tidak bisa kami memberikan rekomendasi,” ulas Budi.

 

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *