oleh

Lambat Mencairkan, 2.200 Data BST di Sampang Terhapus

KABARMADURA.ID, Sampang -Sedikitnya tercatat 2.200 data penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Sampang dilakukan penghapusan oleh kementerian sosial (Kemensos). Penghapusan tersebut karena data yang tidak valid, bahkan ada data penerima yang tidak mencairkan saat pendistribusian, sehingga terhapus secara otomatis.

Kepala bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial Sampang, M. Nashrun mengatakan, BST saat ini sudah masuk pada tahap 6, namun masih terjadi penghapusan data penerima.

Penghapusan tersebut dilakukan oleh Kemensos sendiri tanpa ada pemberi tahun ke DinsosSampang, sehingga tercatat 2.200 penerima, jumlah tersebut tersebar  di semua kecamatan.

“Saat ini sudah ada 2.200 data yang terhapus, dan penghapusannya secara otomatis,” ungkapnya, Rabu (30/9/2020).

Ditambakan Nasrun, adapun penghapusan tersebut karena penerima tidak mencairkan sampai tiga kali tahap pencairan, padahal waktu pencairannya itu dibatasi. Selain itu, karena ada data yang tidak valid. Sehingga dengan penghapusan itu penerima BST tersisa kurang lebih 25 ribu penerima.

“Ada penerima yang tidak mencairkan dua kali tahap bahkan sampai tiga kali, dikira bisa dicairkan sekaligus, jadi kemensos beranggapan tidak membutuhkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang, Siddik meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyalurkan bantuan data diumumkan di papan balai desa. Hal itu  agar tidak terjadi kerancuan sehingga, ketika dipampang penerima itu akan mengetahuinya.

“Jika bantuan ini serius ingin disalurkan, seharusnya data penerima dipampang di papan balai desa, bukan ditutupi, wajib diumumkan” tuturnya.

Dikatakan Didik (sapaan akrabnya) sehingga, ketika terjadi seperti ini masyarakat menjadi korbannya, dan ini murni bukan kesalahan dari masyarakat. Ditegaskannya, jika hal itu ada indikasi undangan tidak sampai ke masyarakat.

“Seharusnya bantuan itu dipantau bukan diserahkan pas ditinggal, agar betul-betuk diterima oleh msyarakat, ini perlu dikawal, dinsos dan pemerintah desa tidak boleh tinggal diam, perlu dikawal bersama, ini korbannya masyarakat,” pungkasnya, (mal/mam)

Komentar

News Feed