oleh

Larang Pemilih Dokumentasikan Pencoblosan di Bilik Suara

Kabarmadura.id/SAMPANG – Jelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) baik pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan legislatif (Pileg) di Kabupaten Sampang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengingatkan agar para pemilih di 17 April mendatang  untuk tidak mengambil gambar atau video di saat pencoblosan dalam bilik suara, apalagi mengunggah ke media sosial.

Larangan tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Sampang, Syamsul Mu’arif. Ia mengatakan, larangan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019. Dalam pasal 42 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Pemungutan dan Perhitungan Suara disebutkan, pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya saat berada di bilik suara.

“Sesuai dengan ketentuan PKPU no 3 tahun 2019, pemilih tidak boleh mendokumentasikan pada saat mencoblos di dalam bilik suara, karena melanggar asas dari pemilu itu sendiri yaitu langsung, umum bebas rahasia,” katanya.

Dikatakannya, larangan tersebut dikarenakan adanya faktor kerahasiaan yang harusnya dimiliki oleh semua pemilih dan tidak diketahui oleh orang lain.

“Karena pilihan seseorang tidak boleh diketahui oleh siapapun, hanya dirinya dan Tuhan yang Maha Esa dan serta tidak dipublikasikan di media sosial. Yang boleh itu foto di TPS baik saat sedang antri di TPS dan situasi di TPS, karean selfi di TPS kami sengaja lombakan, dan kami harap penyelenggara di tingkat bawah nanti sebagus mungkin TPS-Nya,” tambahnya.

Maka dari itu, Ketua KPU Kabupaten Sampang menghimbau agar semua elemen bersama-sama menyosialisasikan tentang larangan tersebut kepada masyarakat, agar nantinya masyarakat saat menggunakan hak pilihnya tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

“Silakan memberikan hak suaranya asal jangan sampai melampaui batas apalagi melanggar aturan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, berdasarkan Perbawaslu No.1 Tahun 2019 Pasal 14, juga mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar. Karena berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diduga melakukan tindak pidana Pemilu, sebagaimana terkandung dalam Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, “…pelarangan dokumentasi dimaksud bertujuan karena pendokumentasian dinilai berpotensi sarana terjadinya transaksi politik uang.”

Selain itu, UU No.7 Tahun 2017 Pasal 515 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. (awe/pai)

Komentar

News Feed