Legislatif Akui Sulit Atur Tata Niaga Tembakau

  • Whatsapp

Kabarmadura.d/SUMENEP-Kerja legislatif pasca dikukuhkan sudah mulai diuji. Bersamaan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Brigade Rakyat dan Pemuda Nusantara (Bribda) melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah lebih aktif memperhatikan nasib pertanian di Sumenep.

Korlap aksi M Baihaqi di depan Kantor DPRD Sumenep menyampaikan beberapa tuntutan kepada legislatif. Salah satunya adalah menuntut pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dialami para petani.

Selain itu sejumlah mahasiswa itu juga mendesak pemerintah untuk menyuplai persediaan pupuk dan aktif mengontrol pendistribusiannya, juga menuntut para legislatif segera mengeluarkan regulasi yang berperan untuk mengatur tata niaga tembakau. Tuntutan selanjutnya adalah mencegah alih-fungsi lahan produktif yang kian marak, dan yang terkhir menuntut penanganan maksimal terhadap daerah-daerah yang terdampak kekeringan secara efektif maupun berkesinambungan.

“Misalnya, seperti suplai pupuk yang terkesan kurang maksimal, maka pemerintah harus sigap menangani masalah seperti ini,” katanya, Selasa (23/9).

Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir ditemani Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DPTPHP) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto, merespons positif terhadap tuntutan sejumlah massa.
Hamid mengungkapkan, bahwa sekarang pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sedang membahas Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal itu merupakan langkah atau upaya dalam merespon tuntutan masyarakat selama ini.

“Kami selalu memberikan respons yang positif terhadap sejumlah demonstran, dan tentunya itu akan menjadi agenda prioritas kami tentunya nanti, terhadap tuntutan-tuntutan tersebut,” imbuhnya.

Sementara untuk mengatasi problem tata niaga tembakau, baik secara kualitas maupun persoalan harga, pihaknya mengakui bahwa memang sulit untuk keluar dari zona tersebut. Meskipun upaya-upaya dari pemerintah telah dilakukan, seperti menjalin kemitraan yang erat dengan para pabrikan.

“Karena standar kualitas itu tidak bisa diatur dengan mesin, dan kita masih membutuhkan tenaga ahli. Yang jadi kebingungan karena dari pusat sendiri tidak ada kebijakan khusus tentang tata niaga tembakau,” pungkasnya. (ara/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *