oleh

Legislatif: Anggaran Covid-19 Rp2,3 Triliun juga Harus Sentuh Perantau

Kabarmadura.id-Orang Madura masih banyak yang berada di perantauan, seperti di Jayapura, Makassar, Balikpapan, dan sebagainya. Serta termasuk juga perantau Madura yang berada di luar negeri seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, dan selanjutnya.

Di tengah Covid-19 ini, tidak semua perantau Madura menikmati hidup kondisi terkini di perantauan. Itu disampaikan Ketua Iakatan Keluarga Madura (IKAMA) Jayapura Tajul Anwar, serta kondisi memilukan yang diceritakan Ketua K-Conk Mania Makassar Abdul Gafur jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Makassar.

Menyikapi itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi awa Timur (Jatim) Aliyadi Mustofa yang membidangi transmigrasi dan ketenagakerjaan mengingatkan, masyarakat perantau juga memiliki hak serupa dari alokasi anggaran terhadap penanganan Covid-19 serta dampaknya.

“Sama (haknya juga), sama-sama warga Indonesia. Jadi, hukumnya wajib pemerintah memberikan perhatian itu,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada Kabar Madura, Rabu (22/4/2020) siang.

Aliyadi juga menjelaskan, relokasi anggaran dengan adanya wabah Covid-19 ini sebesar Rp2,3 triliun. Jumlah yang besar itu di Pemerintah Privinsi (Pemprov) Jatim tidak sebatas untuk menangani Covid-19, namun dampak sosial serta ekonominya.

“Jadi 2.3 triliun di Provinsi Jatim itu bukan hanya untuk pencegahan dan pengobatan. Buat apa uang segitu kalau hanya buat itu, tetapi harusnya lebih kepada dampak ekonominya, makanya ada bantuan BLT. Semua digerakkan, sumber dananya dari pusat, dari provinsi, dan kabupaten. Ini yang harus sinergi. Kalau tidak kan bisa tumpang tindih nanti,” sambungnya.

Lebih lanjut, Aliyadi juga menegaskan, permasalahan ini menjadi tugas utama dari pemerintah pusat, serta bersama-sama dengan pemprov dan pemerintah kabupaten. Ditambah lagi, pemerintah pusat mengimbau agar perantau tidak mudik.

“Artinya perhatian pemerintah melarang orang pulang kampung itu harus ada, kebijakan juga bagaimana bisa memperhatikan mereka. Saya rasa ini butuh dorongan bagi semua, terutama kepada pemerintah  pusat dalam hal ini kementerian sosial. Termasuk yang di luar negeri pun orang-orang Indonesia, wajib diperhatikan,” pungkasnya. (idy/nam)

Komentar

News Feed