oleh

Legislatif Bangkalan Nilai Pengurusan Biakes Maskin Terlalu Rumit

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pengurusan atau pembuatan program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin (biakes maskin) dinilai terlalu rumit. Rumitnya pengurusan itu memunculkan desakan kepada legislatif untuk mengusulkan pembuatan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) atau pos pelayanan terpadu (postu) untuk pengurusan biakes maskin.

Ketua Badan Pemuda Bangkalan (BPB) Ahmad Annur mendesak, agar pihak legislatif bisa mengusulkan pembuatan SLRT. Dikakatannya, jika selama ini pengurusan biakes maskin bagi masyarakat miskin yang sakit harus bolak-balik dari satu dinas ke dinas lain. Bahkan untuk pembuatan kartu tersebut tidak bisa langsung jadi dalam satu hari.

“Selama ini yang terjadi masyarakat harus bolak-balik ke Dispenduk Bangkalan, Dinsos, Dinkes, ke RSUD, ke desa lalu balik lagi ke RSUD. Kan kasian, apalagi bagi orang yang belum paham alurnya,” katanya, Senin, (30/11/2020).

Menurut Annur, teknis pengurusan administrasi biakes maskin di Bangkalan dianggap sangat rumit dan menyulitkan masyarakat, khususnya masyarakat dari pedesaan. Dengan adanya SLRT itu dia berharap, pengurusannya bisa dijadikan di satu lokasi saja agar masyarakat tidak bolak-balik ke dinas.

“Batas pengurusannya dua kali 24 jam atau dua hari. Jika semisal ada pasien miskin masuk hari jumat ya gak bisa mengurus secara cepat, karena hari Seninnya baru bisa dilayani,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Annur, hal itu tentunya memperlambat pelayanan dan penanganan pasien miskin. Dia juga meminta, agar dibuatnya SLRT bisa memberikan pelayanan secara maksimal dan cepat dalam penanganan pasien biakes maskin.

“Jadi biar full, kalau ada posko terpadu biar enak. Karena masyarakat miskin sakit ini kan tidak bisa diprediksi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan menanggapi hal tersebut, ia akan merencanakan SLRT di mall pelayanan publik (MPP). Dia juga  sudah menyarankan kepada dewan pengawas rumah sakit untuk membentuk itu.

“Kami rencanakan itu, nanti kami akan duduk bersama dulu dengan pihak-pihak yang terkait,” ujarnya.

Menurutnya, postu yang sudah direncanakan akan ditempatkan di MPP itu, masyarakat tinggal membawa satu lembar DTKS dari rumah sakit untuk menyesuaikan atau yang membutuhkan rekomendasi. Kemudian tinggal membawa satu lembar itu ke desa untuk ditandatangani.

“Jadi nanti tidak perlu repot-repot bolak-balik lagi,” tukasnya. (ina/mam)

Komentar

News Feed