oleh

Legislatif Bangkalan Rencanakan Panwas Khusus RSUD Syamrabu

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Kasus dugaan malapraktik dan dugaan pungutan uang ambulans sebesar Rp2,7 juta oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan, menjadi perhatian legislatif.

Setelah beberapa waktu lalu melakukan dialog terbuka dengan pihak-pihak yang diindikasikan melakukan hal itu, legislatif sempat mengusulkan pembentukan panitia pengawas (panwas) khusus atas kasus itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mohammad Fahad menyepakati dan mendukung usulan yang dilontarkan oleh Komisi D tersebut. Dia menjelaskan, pelayanan rumah sakit yang kurang perlu dibenahi lagi dan diperbaiki.

“Komisi D katanya merencanakan untuk pengawas, nanti saya akan segera mendorong agar segera terealisasi,” ujarnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini mengungkapkan, jika akan dibentuk panwas, harus bisa bekerja dengan maksimal untuk memantau tentang pelayanan di rumah sakit. Mengenai sanksi bagi staf atau perawat yang perilakunya tidak baik atau tidak berkemanusian, patut dievaluasi dan diganti.

“Panwas ini nanti dari mana saja dan kriterianya apa, akan kami diskusikan kembali dengan Komisi D selaku mitranya agar lebih ketat dan pengawasan,” terangnya.

Dari segi pelayanan, dia menerangkan, rumah sakit harus harus memberikan yang lebih baik setiap harinya. Jika tidak baik, dia meminta, harus ada evaluasi kinerja dan pelayanannya. Agar ke depannya Rumah Sakit Syamrabu lebih baik lagi.

Sedangkan untuk pasien yang diduga menjadi korban malapraktik, yakni berangkat sehat pulang lumpuh, dia berharap, rumah sakit bisa memenuhi janjinya untuk melakukan perawatan kembali kepada korban.

“Mudah-mudahan Muani (korban, red) bisa kembali dirawat dengan baik dan sehat seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Terpisah, anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) Bangkalan KH Makkih Nasir menyampaikan, segala hal sesuatu yang tidak beres harus diselesaikan dengan prosedur. Selama ini, ramainya kasus tersebut belum ada laporan khusus ke pihaknya.

“Saya sebagai anggota DPRS Bangkalan kami sudah sosialisasikan, memang sejauh ini ada laporan-laporan. Tapi kami masih ke lapangan, kami sesuaikan agar data valid,” ujarnya.

Dia menerangkan, jika ada keluhan mengenai pelayanan apapun itu untuk diselesaikan sesuai prosedural. Pihaknya, akan mengawasi rumah sakit secara betul agar programnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Tingkatkan pelayanan baik internal dan eksternal rumah sakit. Begitu juga masyarakat juga harus bisa sebagai kontrol, tapi juga harus secara objektif dan prosedural,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed