oleh

Legislatif Belum Usulkan Perda PUG

Kabarmadura.id/bangkalan-Peraturan Daerah (Perda) Pengarusutamaan Gender (PUG), belum bisa diusulkan legislatif. Pasalnya, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, hanya diberikan jatah usulan 2  perda inisiatif saja. Sehingga, pada tahun ini perda pengarusutamaan gender belum bisa direalisasikan di Bangkalan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, pasca pembatasan pengusulan perda itu, pihaknya harus benar-benar memilih perda inisiatif yang menjadi prioritas. Oleh karenanya, saat ini pihaknya hanya fokus untuk memperjuangkan perda kota layak anak (KLA) dan retribusi umum.

“Sebenarnya kemarin ada 3 yang saya usulkan, termasuk pengarusutamaan gender. Tapi karena badan legislatif hanya diberikan 2 jatah, jadi perda pengarusutamaan gender belum bisa kita masukkan,” katanya, Selasa (3/12/2019).

Kendati gagal masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2020 mendatang, pihaknya berjanji akan kembali mengusulkan perda PUG pada tahun berikutnya.

Pihaknya menambahkan, bahwa Badan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangkalan melalui pintu kumulatif terbuka agar bisa mengcover perda ini. Pintu ini menurut Nur Hasan, bisa dimasukkan perda di luar rencana usulan legislatif maupun bupati.

“Jika memang perda ini dirasa urgen, nanti akan kita usahakan memasukkannya melalui pintu kumulatif terbuka di Bapemperda,” jelasnya.

Sebenarnya lanjut Nur Hasan, pihaknya memang sengaja mengusulkan perda ini. Namun, dari Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan, lebih menginginkan perda KLA lebih dahulu masuk dalam pembahasan prolegda 2020.

“Kemungkinan masuk pun kecil, sebab, dari dinas sendiri ingin perda KLA dulu yang dimasukkan,” paparnya.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Dewi Putriatni mengungkapkan, saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan responsif gender, termasuk di Jawa Timur.

Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2018 yang hanya mencapai 90,77. Artinya, menurut Dewi Putrianti, angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian rata-rata nasional, yaitu 90,99.

Sama halnya dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Timur yang hanya mencapai 69,71, sedangkan capaian rata-rata nasional adalah 70,10.

“Indikator IPG ini bisa diartikan bahwa masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap setelah disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender bulan Agustus lalu, sejumlah kabupaten atau kota di Jawa Timur juga memiliki perda sendiri mengenai hal tersebut.

“Agar realisasinya semakin kuat, saya harap perda ini juga dimiliki di masing-masing daerah di Jawa Timur,” pungkasnya. (ina/pin)

 

Komentar

News Feed