oleh

Legislatif Curigai Pendamping PKH Terlibat Pemotongan Jatah Beras

KABARMADURA.ID, Sampang – Pengurangan volume bantuan sosial beras (BSB) terhadap keluarga penerima manfaat (KPM), sepertinya akan berbuntut panjang. Diduga, penyaluran bantuan yang tidak utuh itu, ada keterlibatan pendamping Program Keluarga Harapan (PHK).

Sebab, tugas pendamping tidak sekedar mendampingi proses penyerahan bantuan. Namun juga berperan sebagai pengawasan. Untuk menjamin bantuan dari pemerintah sesuai petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditentukan.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Shohebus Sulton mengaku kecewa dengan dugaan penyimpangan realisasi program BSB. Sebab menurutnya, pemerintah mengalokasikan dana untuk meringankan masyarakat miskin.

“Tidak dibenarkan dengan alasan apapun jika bantuan dikurangi,” katanya.

Dia menuding, kasus tersebut sudah pasti diketahui pendamping PKH. Sebab, pendamping PKH mestinya mengetahui proses jumlah beras yang disalurkan. Jika memang ada pembuatan, pendamping dipastikan terlibat.

“Jadi tidak mungkin jika pendamping tidak mengetahuinya. Kami yakin ini ada keterlibatan pendamping,” ucapnya.

Sulton menegaskan, kasus penyelewengan beras bantuan tidak akan terungkap jika tidak ada warga yang mengungkapkan kejanggalan. Padahal, para pendamping dibayar untuk menjaga bantuan yang disalurkan pemerintah. Sayangnya, pendamping PKH terkesan cuci tangan.

Politisi Partai Gerindra itu mencurigai, kasus itu juga masif terjadi di beberapa desa lain. Sehingga, sangat merugikan bagi para penerima. Sebab haknya mereka dikurangi.

Dia mengatakan, kasus itu layak ditangani penegak hukum. Sebab, pengurangan bantuan beras tidak sedikit. Hak penerima yang semestinya 45 kilogram beras, namun dibagikan hanya 15 kilogram.

“Ini harus ada yang bertanggung jawab. Jelas ini pelanggaran dan bisa dipidanakan siapapun pelakunya,” ucapnya.

Wakil rakyat dua periode ini mengatakan, pengurangan bantuan beras menghilangkan keuangan negara. Sebab, setiap penerima kehilangan beras sebanyak 30 kilogram. Nilai itu dikalikan jumlah penerima bantuan BSB se- kecamatan.

“Kami sangat setuju jika kasus ini dipolisikan. Sebab pengurangan beras tidak sedikit. Saya berharap penegak hukum segera melakukan tindakan,” ucapnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, terjadi pengurangan jumlah bantuan beras. Salah satunya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan. Penerima bantuan beras hanya mendapatkan 15 kilogram. Padahal hak KPM sebanyak 45 kilogram.

Bantuan itu merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan. Yakni bulan Agustus, September dan Oktober 2020. Setiap bulan, KPM mendapatkan satu sak beras berisi 15 kilogram.

Sayangnya, untuk jatah tiga bulan terakhir, KPM hanya menerima satu sak beras. Sehingga, selama tiga bulan, petani semestinya KPM menerima tiga sak beras. Dengan total bantuan sebanyak 45 kilogram beras.

Kepala Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sampang, Hari Siswanto membenarkan bahwa semua desa di Kecamatan Tambelangan sudah mengambil beras. Namun ditanya soal pengurangan itu, dia enggan berkomentar banyak.

“Kami hanya bertugas menyediakan beras. Selanjutnya tanggung jawa Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, pendamping PKH dan sejumlah pihak terkait lainnya. Sebaiknya langsung konfirmasi ke pimpinan saja di Pamekasan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten (Korkap) Sampang, Nanang Muldianto membenarkan bahwa pendamping PKH memiliki peran pengawasan. Namun, dia tidak memastikan pendamping di Desa Karang Anyar ikut dalam proses distribusi.

“Saya tidak tahu apakah pendamping disana bersama kepala desa atau tidak saat penyerahan bantuan. Tapi yang dilaporkan ke kami sebagai koordinator ada tiga sak beras yang diberikan,” aku Nanang.

Kepala Desa Karang Anyar, Tambelangan, Syafi, membenarkan adanya keterlibatan pendamping PKH. Menurutnya, sudah kesepakatan perangkat desa dan pendamping jika beras hanya disalurkan 15 kilogram per KPM.

“Ini sudah kesepakatan semua termasuk pendamping PKH. Untuk pemerataan,” katanya.

Mengenai dugaan penyalahgunaan bantuan, pihaknya mengaku bahwa tindakannya melanggar aturan. Tapi hal tersebut disepakati karena kepedulian terhadap warga yang tidak menerima. (km54/waw)

 

Komentar

News Feed