KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Kelangkaan pupuk jadi perbincangan masyarakat dalam dua pekan terakhir di Bangkalan. Sebab, saat memasuki musim tanam ketiga, petani dibuat kebingungan mencari pupuk.
Menanggapi hal itu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berbeda pendapat dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Bangkalan soal kelangkaan pupuk.
Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib mengungkapkan, kelangkaan pupuk disebabkan merosotnya kuota pupuk subsidi untuk Bangkalan. Semula 22 ribu ton urea bersubsidi, menjadi 15.900 ton. Sedangkan NPK, dari 13 ribu ton menjadi 5 ribu ton.
“Permasalahan kelangkaan ini kan sudah jelas, faktornya dari pengurangan kuota. Kalau terkait pendistribusian dari produsen, kan sudah teratasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, sehari bisa sampai 400 ton lebih dari kesepakatannya yang di kisaran 200 ton,” ungkapnya, Minggu (4/11/2022).
Menurutnya, fenomena kelangkaan itu, bukan hanya terjadi di Bangkalan, tetapi merata di seluruh Indonesia. Sebab, memang kuota subsidi pupuk nasional dikurangi oleh pemerintah. Bahkan pengurangannya mencapai 24 juta ton.
“Pengurangan itu, memang sangat terasa di Bangkalan. Karena kuota Bangkalan yang paling besar pengurangannya. Kami sudah lakukan pemetaan, diukur sisa alokasinya dan jumlah petani yang terdaftar di e-RDKK, kurang sekitar 2 ribu ton,” jelas Rokib.
Sebelumnya, Kepala Dispertahorbun Bangkalan Puguh Santoso memaparkan bahwa kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi bukan karena faktor kuota yang sudah habis. Sebab, meski ada pengurangan kuota dari 22 ribu ton hingga 15.900 ton untuk pupuk urea, tidak ada pengaruh signifikan untuk kebutuhan petani.
“Setelah dikurangi dari 22 ribu ton menjadi 15.939 ton untuk pupuk urea, tidak mungkin ada kelangkaan pupuk. Karena sisanya alokasinya masih banyak. Kami sudah melakukan evaluasi, sangat tidak mungkin ada kelangkaan,” paparnya.
Menurutnya, melihat sisa alokasi yang masih melimpah, masih cukup untuk kebutuhan November hingga Desember. Kelangkaan itu, baru terjadi dari pihak produsen, dalam hal ini PT. Petrokimia tersendat dalam pengirimannya.
“Mohon maaf, kami katakan pengiriman mereka tidak tertib. Karena pengiriman yang dilakukan, dalam setiap harinya kurang dari kesepakatan. Kami sudah menjalin kesepakatan, dengan pupuk Indonesia maupun Petrokimia, bahwa pengiriman tiap hari harus 200 ton. Tapi nyatanya pengirimannya masih 60 ton per hari. Ini permasalahannya,” ujarnya.
Reporter: Fathurrohman
Redaktur: Wawan A. Husna
