oleh

Legislatif Desak Dishub Operasikan Terminal Kargo

Berdalih Terkendala Aturan

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Terminal kargo yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, tak kunjung dioperasikan. Padahal, pembangunan gudang serta fasilitas penunjang lainnya sudah selesai dibangun sejak beberapa tahun lalu.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan yang menjadi leading sektor terminal tersebut, terus didesak untuk segera mengoperasikan bangunan yang menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, operasionalisasi terminal kargo itu harus segera dilakukan. Jika tidak, bangunan yang ada di lokasi tersebut akan mudah rusak karena tidak digunakan dalam waktu lama.

Terlebih menurut Hosnan, dana ratusan juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus dikucurkan untuk peningkatan kapasistas terminal tersebut. Terakhir, pada tahun 2018 lalu,  Rp641.242.200 dikucurkan untuk terminal tersebut. Namun anggaran tersebut terkesan terbuang sia-sia lantaran terminal tersebut tak kunjung dioperasikan.

“Alasannya selama ini karena regulasi, takut diambil alih pemprov kalau namanya terminal kargo. Kalau cuma itu kan bisa disiasati lah untuk dimanfaatkan kegiatan lain,” katanya, Kamis (21/3).

Lebih lanjut Hosnan menjelaskan, Dishub terlalu banyak mencari-cari alasan untuk tidak memanfaatkan bangunan yang sudah rampung tersebut. Menurutnya, Dishub bisa saja memanfaatkan bangunan tersebut untuk disewakan kepada pihak ketiga. Langkah itu dianggap lebih bermanfaat, ketimbang membiarkan bangunan yang sudah jadi mangkrak dan tidak dimanfaatkan.

Politikus PAN itu berjanji akan segera memanggil Dishub untuk membahas pemanfaatan terminal kargo. Terlebih, berdasarkan perubahan tata tertib DPRD Pamekasan, Dishub saat ini sudah menjadi mitra kerja Komisi III. Sehingga sudah menjadi kewenangan komisi III untuk mengkawal pemanfaatan terminal tersebut.

“Harus ada upaya lah untuk memanfaatkan, walaupun belum pada fungsi idealnya. Masak tidak ada nilai manfaat sama sekali setelah sekian tahun dibangun,” keluhnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Pamekasan Ajib Abdullah mengaku tidak berani mengambil resiko untuk mengoperasikan terminal tersebut. Sebab untuk mengoperasikan tempat itu, pihaknya harus memiliki aturan tersendiri.

Jika masih berpedoman pada aturan yang ada, terminal barang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jika demikian menurut Ajib, pihaknya akan sulit untuk mengambil kebijakan dalam pemanfaatan terminal barang tersebut.

“Kalau masih tetap menjadi kewenangan pusat, nanti kita yang susah. Jadi kami belum bisa mengoperasikan terminal itu,” tandasnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed