oleh

Legislatif Desak Evaluasi Target PAD RPH

Kabarmadura.id/Sumenep-Sepinya pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah mendapat sorotan legislatif.Sebab, hal ini dapat mempengaruhi target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk diketahui, target PAD RPH di Sumenep  sebanyak Rp190 Juta, sementara realisasi saat ini baru Rp100 juta.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menduga, sepinya peminat karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

“Jika Dinas terkait tidak dapat menyelasaikan dan berlarut hingga akhir tahun 2020 nanti, kami akan panggil dan melakukan evaluasi secara terperinci,” katanya, Kamis (16/7/2020)

Juhari menjelaskan, ketika ditelisik hanya beberapa orang dalam setiap harinya melakukan pemotongan hewan yakni, antara 1-2 ekor. Nah, ini perlu dievaluasi secara mendalam. Sebab, target dari pemerintah itu sedikit.

“Perlu pembenahan di dalam berbagai aspek, termasuk pada masyarakat pinggiran atau kota,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep Bambang Heriyanto melalui Kepala Bidang (Kabid) kesehatan hewan Drh. Zulfa mengakui, masyarakat enggan melakukan pemotongan hewan di RPH Sumenep. Sebab, masyarakat merasa dirugikan dengan waktu dan pembiyaan.

“Sosialisasi sudah dilakukan sejak dulu,” tukasnya

Dengan tidak adanya masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan di RPH maka memperkecil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian saat ini masih Rp100 Juta. Sedangkan target yang dianggarakan senilai Rp190 Juta

“Jelas memperkecil PAD. Sebab, berkurangnya penyembelihan hewan,” paparnya.

Sepinya peminat tidak hanya terjadi d RPH Kota, namun juga di lima RPH lain yakni, Kecamatan Talango, Kecamatan Kota, Kecamatan Ganding, Kecamatan Lenteng dan Kecamatan Manding.

“Tidak tahu kenapa masyarakat enggan, ada yang bilang rugi ada yang bilang menghemat waktu,” ujarnya.

Dirinya memaklumi, jika memang keadaan tidak memungkinkan, penyembelihan bisa dilakukan secara mandiri dengan disertai izin dari DKPP (Distanpangan) Sumenep.

Permohonan surat rekomendasi bisa dilakukan melalui online dan offline. Tidak hanya mengatur tempat pemotongan saja, Distanpangan juga memberlakukan aturan yang sama di tempat penjualan hewan.

Sementara itu, Nahrawi asal Kecamatan Lenteng mengatakan, meskipun di Kecamatan Lenteng ada RPH, dirinya mengaku enggan melakukan hal tersebut. Sebab, banyak biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan dan dikorbankan, diantaranya Dana ongkos motor menuju Kecamatan Lenteng, dan retribusi.(imd/pai)

 

 

 

 

Komentar

News Feed