Legislatif Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) RAJIN : Guru Ngaji Mengajarkan Santrinya di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Kabarmadura.id/Sumenep-Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabpaten Sumenep Rozah Ardhi Kautsar sangat menyayangkan kesejahteraan guru ngaji terabaikan. Selama ini, guru yang yang lembaganya tidak memiliki izin operasional tidak mendapatkan insentif apapun dari pemerintah. Sementara, guru ngaji di madrasah diniyah (Madin) atau TPQ yang sudah memiliki izin operasional mendapatkan tunjangan Rp3 juta pertahun.

“Padahal, dalam satu dusun guru ngaji lebih dari 1 orang. Dalam satu desa mencapai 10 guru ngaji atau lebih, guru itulah yang masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Politisi Nasdem itu mendesak Kementrian Agama untuk segera memproritaskan kesejahteraan guru ngaji tersebut. Ia meminta kementrian agama agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Koordinasi dengan pemerintah daerah ini penting sebab dengan begitu Pemda akan tergerak untuk mengupayakan kesejahteraan guru ngaji,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, para guru ngaji itu harus mendapat perhatian. Di Kementerian Agama sudah ada UU Pesantren dan salah satu aktivitas di pondok pesantren adalah madrasah diniyah. Tentu dia berhak mendapatkan perhatian yang sama seperti halnya madrasah formal lainnya.

“Pemerintah dalam hal ini tidak boleh diam, cepat koordinasikan dengan pihak berwenang supaya kesejahteraan guru ngaji dapat terwujud. Sebab, guru ngaji merupakan guru pertama atau guru alif yang mengajarkan setiap hari pada santrinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim mengatakan, guru ngaji yang mendapatkan tunjangan pemerintah adalah guru yang sudah mengajar di TPQ atau madin yang sudah mengantongi izin operasional.

“Guru ngaji yang mengajar di lembaga yang tidak mengantongi izin tidak akan mendapatkan tunjangan tersebut,” katanya, Minggu (26/01/2020).

Namun ia mengaku akan memperjuangkan nasib guru ngaji yang tidak mengajar di TPQ atau madin tersebut. Karena menurutnya semua guru ngaji seharusnya mendapatkan penghargaan atas apa yang dilakukan selama ini.

Dia menjelaskan, ada sebanyak 6.512 guru ngaji atau guru madin di Kabupaten Sumenep serta ada 1.346 Madrasah dan jumlah siswa sebanyak 21.778.

Menurutnya, para guru ngaji itu tidak berharap imbalan. Tetapi mereka perlu mendapat apresiasi melalui melalui tunjangan atau insentif yang layak dan cukup. Namun pemerintah masih mampu memberikan bantuan seadanya.

“Kami akan terus Berusaha untuk kesejahteraan guru ngaji ke depannya,” tegasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *