oleh

Legislatif Dorong Pemkab Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kasus pasien Covid-19 di Bangkalan terus bertambah. Per tanggal 20 Juli 2020 saja, pasien yang terinfeksi wabah itu tercatat sebanyak 317 orang. Sedangkan pasien sembuh 128 orang dan meninggal dunia akibat covid-19 41 pasien.

Menanggapi semakin bertambahnya pasien setiap harinya, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, harus ada gebrakan baru atau kebijakan baru dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Sebab, selama ini Pemkab Bangkalan belum memberikan tindakan tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan.

“Di tengah wabah ini saya selalu memantau Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan dan pihak RSUD memang tidak semakin turun, malah semakin tinggi,” ujarnya.

Ia meminta jangan sampai pengananan wabah Covid-19 yang sudah hampir 5 bulan ini landai-landai saja. Semestinya harus ada kebijakan baru seperti pemberian sanksi administrasi atau denda bagi warga yang masih melanggar protokol kesehatan. Dia juga mendesak jika memang sudah ada ancang-ancang pembuatan regulasi tersebut segera disahkan.

“Seperti orang yang tidak pakai masker ada denda sekian, kalaupun tidak denda yang tidak pakai ada punishment,” terangnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjelaskan, jika tidak ada kebijakan seperti itu masih banyak masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan. Menurutnya, ini harus ada hukuman kedispilinan bagi masyarakat. Jika tidak, dia memprediksi pasien yang terinfeksi Covid-19 akan terus bertambah.

“Kalau penanganannya sendiri sudah tepat, tapi langkah pencegahan yang lain ini harus ada strategi yang lain, yang bisa membuat masyarakat merasa takut untuk melanggar,” paparnya.

Dia menambahkan, berdasarkan koordinasinya dengan Dinkes Bangkalan dan RSUD Syamrabu Bangkalan, kebanyakan pasien merupakan pasien kiriman yang mendukung semakin tingginya pasien terinfeksi Covid-19.

“Jadi banyak masyarakat Bangkalan yang berdomisili di Surabaya tapi KTP-nya Bangkalan, otomatis kan ketika terinfeksi diantar ke Bangkalan. Jadi, itu salah satu penyebabnya juga,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, pihaknya saat ini telah menerbitkan regulasi meminimalisir pelanggaran bagi masyarakat yang masih membandel. Perbup tersebut sudah ditandatangani dan disahkan. Sehingga, aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan bagi warga atau pelaku usaha maupun instansi pelayanan yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Kami sudah buatkan regulasi yakni Perbup Administrasi mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan sudah bisa diterapkan,” tandasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed