Legislatif Kritisi Keuangan Daerah Stagnan

  • Bagikan
STAGNAN: Anggota DRPD beserta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan tampak serius saat rapat paripurna pembahasan APBD perubahan.

Pemkab Ditekan Giat Berinovasi Tingkatkan PAD

Kabarmadura.id/Pamekasan-Anggota DPRD Pamekasan mengkritisi kondisi keuangan daerah stagnan. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada perkembangan signifikan pada keuangan daerah. Padahal, pemerintah memiliki sejumlah potensi besar untuk meningkatkan keuangan daerah.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, tidak ada peningkatan signifikan pada keuangan daerah sejak tiga tahun. Setiap tahun, APBD Pamekasan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun. Bahkan, pada APBD perubahan, keuangan daerah hanya bisa meningkat menjadi Rp2 triliun.

Menurut Hosnan, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi pembangunan di wilayahnya. Dengan kondisi keuangan yang stagnan, pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Sementara, pembangunan harus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat merata.

“Setiap tahun kita masih selalu disibukan dengan kondisi anggaran yang stagnan,” keluhnya, Senin (5/8).

Dilanjutkan Hosnan, salah satu penyebab rendahnya perubahan terhadap kondisi keuangan daerah, lantaran minimnya inovasi dari pemerintah kabupaten dalam mengangkat potensi yang dimiliki.

Meski tidak mempunyai sumber minyak bumi dan gas, Hosnan menilai potensi alam di Pamekasan cukup besar untuk dimanfaatkan. Potensi daerah itu, diyakini bisa menutupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini tidak terkelola secara optimal.

Politikus PAN itu mengatakan, banyak potensi alam di Pamekasan yang bisa disulap menjadi destinasi wisata. Dirinya meyakini, jika potensi itu dikelola dengan baik, pemerintah kabupaten bisa mendapatkan sumber keuangan lain untuk meningkatkan PAD.

Selain rendahnya pemanfaatan potensi alam, pemerintah kabupaten masih disulitkan dengan pendapatan dari sektor parkir yang ditengarai masih mengalami kebocoran. Padahal, retribusi parkir sangat berpotensi memberi sumbangan tinggi terhadap keuangan daerah.

Baca juga  Pengukuran lahan RSUD Sampang Ditentang Ahli Waris

“Pemerintah harus giat berinovasi untuk meningkatkan keuangan, sumber-sumber PAD juga harus dioptimalkan,” pintanya.

Rapat Paripurna Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Perubahan menuai Kritikan dari Anggota Dewan. Pasalnya, sekretaris daerah kabupaten mewakili membacakan laporan di APBD Perubahan 2019.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pamekasan Totok Hartono mengungkapkan, pemerintah kabupaten tetap berikhtiar dengan maksimal untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan, termasuk meningkatkan keuangan daerah yang setiap tahun masih stagnan.

“Kita terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya. (imd/pin)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan