Legislatif Nilai DPMPTSP Tidak Becus Tertibkan Toko Modern

  • Whatsapp
KM/FA'IN NADOFATUL M. MENJAMUR: Salah satu toko modern yang berada di jalan Re Martadhinata, Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Toko modern di Bangkalan telah menyebar di seluruh kota dan desa. Menjamurnya toko modern tersebut, menurut Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) karena adanya pasal karet dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang peredaran toko modern di Bangkalan. Sehingga pihak DMPTSP menilai, hal tersebutlah yang mendorong banyaknya toko modern dan pihak dinas tidak bisa berbuat banyak.

Hal tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Muhammad Hotib. Menurutnya, pihak dinaslah yang kurang becus dalam menertibkan maraknya toko modern di Bangkalan. Dalam Perda Kabupaten Bangkalan No 5 tahun 2016 Tentang perlindungan pasar tradisional, sudah diatur tentang perlindungan pasar tradisional dari subordinasi pasar modern. Selain itu, di dalam perda tersebut disebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk turut serta memberikan asistensi, pembinaan dan pemberdayaan pada pelaku ekonomi lokal atau pelapak pasar tradisional.

Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung guna meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah ekonomi global.

“Semisal klausul dalam Pasal 7 (1) b dan Pasal 27 (3) huruf b yang mengatur mengenai jarak minimal dan illat hukum, produk apakah yang dimaksud pada pasar modern yang tidak tersedia pada pasar tradisional? Kondom ya?” tanyanya.

Lebih lanjut, Hotib menyampaikan, sekalipun alibi atas celah pengaturan di atas dijustifikasi sebagai peluang pasar modern dan atau sebutan lainnya, dengan dalil dibuka tidak berbarengan sekaligus produk yang di jual berbeda dengan pasar tradisional, itu pun tidak membenarkan pasar modern menjamur di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

“Saya rasa semua produk yang dijual di pasar modern 80 persen juga tersedia di pasar tradisional,” ungkapnya.

Jika memang pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa menarik kembali izin operasi tersebut, Hotib mengatakan, setidaknya dilakukan penertiban mengenai jam buka. Selain itu, komoditas yang dijual oleh pasar modern yang memiliki kesamaan dengan pasar tradisional harus ditarik agar tidak mematikan ekonomi masyarakat. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *