oleh

Legislatif Pamekasan Biarkan Raperda RDTR Menggantung

Kabarmadura.id/Pamekasan– Keberadaan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan ke legislatif sebagian masih dibiarkan menggantung. Salah satu diantaranya yang belum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda)  yaitu mengenai Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai Raperda tersebut berpotensi besar membuka peluang investasi di Kabupaten Pamekasan, namun Raperda tersebut hingga saat ini belum kunjung diselesaikan.

“Sebenarnya bukan dipending, tapi sudah masuk evaluasi gubernur tapi belum ada kelanjutan,” ungkap Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan Wardatus Syarifah.

Warda mengungkapkan, Raperda tersebut telah diusulkan sejak tahun 2015 lalu, namun belum kunjung sampai pada titik akhir. Menurut Wirda salah satu penyebab rendahnya nilai investasi di Kabupaten Pamekasan yaitu belum ditetapkannya Raperda RDTR tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu evaluasi dari Provinsi Jawa Timur. Sehingga hal itu menjadi penyebab Raperda tersebut tidak menemukan titik akhir.

“Hasil pembahasan dengan dewan itu perlu dievaluasi oleh gubernur,” ungkapnya.

Selain itu, diungkapkan Taufik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pihaknya untuk melengkapi peta wilayah perkotaan Kabupaten Pamekasan yang secara resmi dikeluarkan oleh badan informasi geospasial (BIG). Sementara pihaknya hingga saat ini belum bisa memenuhi permintaan tersebut.

Taufik mengaku, dalam prosesnya Raperda tersebut memang panjang prosesnya. Namun demikian, materi teknis tentang Raperda tersebut telah dibahas bersama DPRD. Hanya saja, hasil pembahasan tersebut yang perlu menunggu evaluasi provinsi.

“Raperda RDTR itu memang panjang prosesnya, tapi materi teknisnya sudah dibahas dengan dewan,” pungkasnya. (ali/mam)

Komentar

News Feed