Legislatif Pamekasan Keluarkan Jurus Tangkal Jual Beli Kios Pasar

  • Bagikan
(FOTO: KM/ ALI WAFA) BERUBAH: Akan ada peraturan daerah baru tentang penataan pasar yang dinilai dapat menangkal praktik jual beli kios.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Raperda tersebut kini telah selesai dibahas di tingkat komisi bersama pihak eksekutif.

“Tahap satu sudah dilakukan. Yaitu pembahasan di internal komisi, yaitu komisi dua. Karena wilayahnya komisi dua,” ucap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan, Ach. Tatang.

Raperda tersebutmerupakan usulan dari Komisi II DPRD Pamekasan dan kini dalam persiapan untuk dibahas di tingkat dua, yakni antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum Setkab Pamekasan.Namun jadwalnya masih akan dikomunikasikan kembali dengan eksekutif.

Usulan raperda itu dalam rangka membenahi beberapa hal di regulasi yang dinilai perlu perbaikan. Dalam perda ini, ada beberapa hal yang menurutnya penting, di antaranya mengenai tempo habis masa kontrak pengguna kios pasar yang sebelumnya diperpanjang setiap lima tahun, kini harus diperpanjang per tiga tahun.

Selain agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), juga sebagai penegasan bahwa kios tersebut hanya disewakan, tidak diberikan. Sebab menurutnya, di lapangan kerap kali terjadi perubahan konstruksi kios oleh pengguna.

“Karena yang beredar di masyarakat, kalau sudah menempati kios pasar dianggap hak milik,” lanjutnya.

Karena itulah, kemudian para pengguna kios nantinya akan menerima kartu penghuni.Kartu tersebut akan habis setiap tiga tahun dan harus memperbaharui kontrak. Selain itu, dengan raperda tersebut, dapat menangkal terjadinya praktik jual beli kios di pasar.

Kendati pihaknya tidak menemukan secara langsung bukti terjadinya praktik jual beli kios, namun menurutnya, hal itu merupakan rahasia umum di setiap pasar. Sehingga, dengan raperda penataan pasar, praktik tersebut dapat dicegah.

Baca juga  Dibatasi 50 Persen, SMA N Se-Derajat Laksanakan PTM 4 Jam

“Bukan berarti kami menemukan. Tapi sepertinya sudah menjadi rahasia umum,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Ahmad Sjaifuddin mengaku sedang mempelajari draft materi raperda tersebut. Menurutnya, perda itu nantinya akan berlaku kepada semua pasar di Pamekasan, baik pasar tradisional maupun toko swalayan.

Namun pihaknya mendukung raperda tersebut. Karena bisa menangkal praktik jual beli kios. Selain itu, raperda itu akan mengatur mekanisme penempatan kios pasar.Selain itu, pembangunan kios di sejumlah pasar tradisional di Pamekasan belum sepenuhnya selesai 100 persen. Begitu pula relokasi pedagang ke dalam kios masih belum sepenuhnya terealisasi.

“Karena masyarakat macam-macam alasannya. Ada yang sudah nyaman dengan tempatnya yang awal. Jadi banyak alasan masyarakat,” ujarnya. (ali/waw)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan