oleh

Legislatif Pamekasan Terima Bukti Jabatan Penyuluh Agama Ditarifkan

Kabarmadura.id/Pamekasan-Solidaritas Penyuluh Agama Honorer Pamekasan (SPAHP) menuding Kementrian Agama (Kemenag) Pamekasan melakukan jual beli jabatan dalam rekrutmen penyuluhan honorer agama pada tahun 2019.

Informasi yang disampaikan kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Senin (6/1/2020), jual beli jabatan penyuluh honorer itu bertarif Rp10 juta per orang.

Namun, pihak Kemenag Pamekasan langsung bereaksi dan membantah adanya jual beli jabatan tersebut dan mengklaim sudah melakukan rekrutmen sesuai dengan aturan.

Menurut Koordinator SPAHP Fathor Rahman, ada beberaap hal yang menjadi penekanan terhadap Kemenag Pamekasan, di antaranya supaya membatalkan hasil dari rekrutmen yang telah dilakukan, sebab sudah ada indikasi jual beli jabatan.

Laporan ke Komisi IV tersebut, diakui sebagai tindak lanjut dari laporan sebelumnya pada 17 Desember.

“Yang kami serahkan tadi itu adalah alat-alat bukti, terkait kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Kemenag Pamekasan,” paparnya saat ditemui usai menyerahkan bukti di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, Senin (6/1/2020).

Pihaknya juga akan terus mengawal indikasi jual beli jabatan tersebut. Salah satunya dengan cara mengirim surta ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Agama (Menag) Republik Indonesia. Tercatat, penyuluh honorer yang akan dikontrak sebanyak 104 orang se-Kabupaten Pamekasan.

“Jadi tuntutanya tetap sama, membatalkan proses rekrtumen penyuluh di lingkungan Kemenag Pamekasan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Akhmad Qomarul Wahyudi usai menerima bukti dari SPAHP menyampaikan, pihaknya akan mengkaji secara serius bukti tersebut dan akan melihat seberapa valid bukti yang telah diserahkan kepadanya.

“Kami akan mempelajari lebih lanjut, kami semua akan membedah bersama, baru nanti dari Komisi IV akan mengambil tindakan,” jelasnya.

Jika nantinya laporan tersebut memang terbukti, menurutnya jelas ada implikasi hukumnya, apalagi hal tersebut menyangkut jual beli jabatan.

Wahyu juga berjanji akan memfasilitasi SPAHP untuk dipertemukan dengan pihak Kemenag Pamekasan, sehingga bisa jelas titik persoalan yang sedang disengketakan.

“Kami akan upayakan untuk memfasilitasi dipertemukan dengan Kemenag,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Afandi  membantah keras tudingan adanya indikasi jual beli jabatan pada rekrutmen penyuluh agama pada tahun 2019 lalu. Sebab, pihaknya sudah melakukannya sesuai dengan aturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan.

“Pertama, prosesnya sesuai dengan prosedur dan itu tidak ada yang melakukan hal sperti itu, ya enggak tahu jika ada oknum tertentu malakukan hal itu, itu bukan wilayah kewenangan saya,” paparnya.

Afandi menuturkan, jika memang dari ada salah satu pihak menemukan indikasi jual beli jabatan, pihaknya mepersilakan untuk membuktikannya, baik secara hukum atau disampaikan ke publik.

“Kalau orang itu terindikasi, pasti tahu informasinya, kalau tahu informasi itu, buktikan aja, kalau sudah menyerahkan bukti, nanti bagaimana penyelesaiannya, jadi jika hanya tuduhan seperti itu, tanpa kita melakukan hal itu, itu hak saya, ” tandasnya. (rul/waw)

 

Komentar

News Feed