Legislatif Pelototi Dugaan Penarikan Fee DD  di Sampang

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) JADI ATENSI: Realisasi pengerjaan DD 2019 di Kabupaten Sampang belum tuntas, Komisi I DPRD Sampang janji panggil semua pihak terkait.

Kabatmadura.id/Sampang-Realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 di Kabupaten Sampang, belum sepenuhnya tuntas. Saat ini masih terdapat sejumlah desa yang belum menyelesaikan pengerjaan pembangunan hingga melampaui tahun anggaran berjalan. Ironisnya, muncul dugaan penarikan fee dalam realisasi DD di Kota Bahari tersebut.

Atas kondisi tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, berjanji akan turun ke lapangan. Tujuannya, untuk melihat secara langsung, pengerjaan program yang didanai dari DD di sejumlah desa . Terlebih hingga saat ini, progres pengerjaan DD di Kabupaten Sampang, belum 100 persen tuntas.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi. Menurut dia, berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, progress realisasi DD 2019 sudah sekitar 98 persen. Saat ini masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan progran dari DD. Meski demikian, pihaknya mengaku belum memiliki data yang valid, terkait desa mana saja yang belum tuntas tersebut.

Pihaknya berjanji, akan segera menindaklanjuti terkait masih adanya kegiatan DD yang belum selesai itu. Bahkan, pihaknya mengaku belum menerima data terkait pengerjaan DD 2019, baik yang sudah selesai atau yang belum. Sebab menurutnya, pihak DPMD beralasan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi untuk pengawasan tetap dilakukan.

“Kemungkinan dalam minggu-minggu ini sudah bisa turun lapangan, untuk melihat realisasi DD, tetapi pastinya masih kita rapatkan di internal komisi dulu,” ungkapnya, Senin (20/1/2020).

Sementara itu, Sekertaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman menambahkan, realisasi DD di wikayahnya tidak hanya soal melabrak deadline, tetapi juga adanya rumor, terkait penarikan dana pertisipasi (fee) yang disetorkan kepada oknum yang disinyalir menjadi koordinator. Setiap desa yang mendapat DD itu, masih dimintai fee oleh oknum dengan nominal yang bervariasi.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan segera turun ke bawah, untuk melihat kualitas pengerjaan dan mencari kebenaran terkait adanya rumor panarikan fee DD itu. Meski secara kelembagaan, pihaknya mengaku belum menerima laporan secara resmi dari masyarakat. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat berani melaporkan tentang realisasi DD 2019.

“Kami juga mendengar rumor di masyarakat, bahwa ada penarikan fee dalam DD ini oleh oknum yang tidak bertanggunmg jawab, maka dalam waktu dekat ini kami akan turun langsung ke desa,” tutupnya. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *