oleh

Legislatif: Pendataan UMKM di Sampang Harus Merata

Kabarmadura.id/Sampang-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, meminta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang,  melakulan pendataan secara merata terhahadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Anggota DPRD Sampang Komisi II Agus Hunul Yakin menuturkan, semua UMKM di Kota Bahari terdampak Covid-19. Sebab, dengan adanya wabah Covid-19, pendapatan UMKM tidak seperti sebelumnya.

Dengan adanya bantuan UMKM  sebesar Rp2,4 juta tersebut, semua UMKM bisa diajukan ke pusat sebagai daftar penerima.

“Saya meminta semua UMKM di Sampang ini terdata, karena berbicara terdampak semuanya terdampak, masalah lolos atau tidak itu sudah takdirnya,” ungkapnya, Selasa (7/9/2020).

Selain itu dia menuturkan, terkait adanya UMKM yang sudah menerima bantuan dari program lain, dia menegaskan jangan sampai UMKM tersebut menerima dari program ini. Sebab, tujuan pemerintah membuat program ini ingin menormalkan perekonomian. Jadi, untuk merealisasikan program ini harus merata.

Dia meminta, pengajuan data UMKM sebagai penerima tidak tebang pilih, artinya jangan hanya prioritaskan pendataan UMKM yang sudah menjadi binaan Diskumneker, tetapi semua UMKM di Sampang harus didata.

“Untuk UMKM yang juga memiliki IKM jangan ajukan sebagai penerima, semisal satu orang memiliki dua usaha, yakni IKM dan UMKM, kalau IKM nya dapat, UMKM tidak usah menerima juga,” imbuhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan Koperasi Diskumnaker Sampang Tina mengatakan, saat ini sudah ada 7.348 UMKM yang sudah diajukan ke pusat untuk diverifikasi, tetapi dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi dan sudah divalidasi ada 2.304 UMKM. Data tersebut sudah bisa mencairkan, hanya saja hingga saat ini Diskumnaker Sampang mencari lokasi UMKM yang tercatat sebagai penerima.

Bahkan, untuk mempermudah Diskumnaker Sampang bekerja sama dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa (pemdes) untuk dapat membantu mengkroscek data penerima tersebut. Sebab, untuk mencairkan bantuan itu dilakukan oleh penerima.

Pihaknya mengaku, saat ini tengah mencari data penerima untuk mengkroscek dan memberitahukan bahwa menerima bantuan, karena yang bisa melakukan pencairan bantuan itu merupakan penerima sendiri.

“Kemarin ada yang sudah mencairkan dan tidak ada pemotongan, yakni utuh sebesar Rp2,4 juta,” tuturnya.

Terkait pemerataan data, pihaknya mengaku sudah melakukan pendataan se Kabupaten Sampang. Data tersebut berdasarkan dari kerjasama dengan pihak kecamatan. Hanya saja, untuk Diskumnaker sendiri memprioritaskan UMKM yang masih produktif.

“UMKM ini sifatnya dinamis, jadi kalau berdasarkan data yang ada di Diskumnaker tidak bisa, karena tidak ada NIK nya, selain itu ada UMKM yang sudah berhenti,” katanya.

Kendati demikian, terkait penutupan pengajuan data UMKM, pihaknya menuturkan, bahwa sudah ditutup pada (4/9/2020), tetapi jika UMKM tersebut daftar secara mandiri tetap bisa. Sebab, kuota untuk Provinsi Jawa Timur mendapati kuota sebanyak 2 juta UMKM, adapun untuk capaiannya belum terpenuhi.

“Jika UMKM daftar secara mandiri mungkin bisa. Sebab, kemarin ada 45 yang daftar mandiri bisa lolos,” pungkasnya. (mal/pin)

Komentar

News Feed