oleh

Legislatif Pertanyakan Berkas Penilaian Peserta

Polemik Rekrutmen Direksi PT Sumekar Berlanjut

Kabarmadura.id/SUMENEP – Penentuan jajaran Direksi PT Sumekar rupanya masih terus  menjadi polemik. Terbukti, Komisi II DPRD Sumenep masih menilai bahwa seleksi Direktur Utama dan Direktur Pelaksana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep itu bermasalah.

Oleh karenanya, komisi II terus mendesak pihak panitia seleksi (pansel) untuk bisa memberikan nilai hasil tes seleksi kepada legislatif. Hal itu bertujuan, bahwa proses seleksi direksi perusahaan plat merah itu benar-benar sesuai aturan dan bersih dari dugaan nepotisme.

“sebagai tindak lanjut dari audiensi mahasiswa ke komisi II beberapa waktu lalu, kami ingin meminta hasil tes seleksi yang dilaksanakan pansel,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam.

Hanya saja sampai saat ini, berkas hasil atau nilai tes seleksi itu ini belum kunjung dikirim ke komisi II. Hal itu seakan mengindikasikan bahwa seleksi itu memang bermasalah.

Sebab, lanjut Uyuk, sapaan akrab politisi asal daerah pemilihan (Dapil) itu, jika memang semuanya bersih dan tidak ada masalah, maka berkas itu seharusnya sudah diberikan ke komisi II. Oleh karenanya, dugaan rekrutmen direksi PT Sumekar bermasalah semakin kuat.

“Kalau memang tidak ada masalah di proses rekrutmennya, seharusnya berkas nilai seleksi itu diberikan. Ini mengindikasikan ada hal-hal yang disembunyikan,” ungkapnya.

Tujuan legislatif meminta berkas nilai seleksi itu, tiada lain untuk memastikan, rekrutmen direksi PT Sumekar tidak ada masalah. Sebab sebagaimana diketahui, berbagai pihak menyoroti rekrutmen tersebut dan pihak-pihak itu meminta legislatif turut serta. Sehingga menjadi keharusan legislatif untuk bisa membuktikan proses rekrutmen itu tidak ada persoalan.

Diterangkan politisi Gerindra itu, ada banyak sorotan terhadap rekrutmen itu, mulai dari kedua direksi yang terpilih dinilai tidak layak, kemudian Direktur Utama PT Sumekar adalah pengurus partai, lalu direktur pelaksana masih tercatat sebagai calon legislatif.

“Salah satu direksi yang terpilih menjadi peserta kontentasi politik 2019. Padahal dalam aturan PP 54 Pasal 57 poin L tentang BUMD, direksi harus memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim. Dalam PP tersebut juga dinyatakan, pengurus partai dan caleg tidak boleh menjadi direksi. Kedua direksi yang terpilih itu, ternyata memang diduga caleg dan pengurus partai. Tapi oleh pansel malah diloloskan menduduki jabatan itu,” tambahnya.

Sementara itu Carto sebagai ketua tim pansel saat dipanggil komisi II mengaku, pihaknya selama menjadi menjadi tim seleksi, sudah selesai menjalankan tugas dan menjalankan amanat sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Secara prosedural kami sudah melakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku, syarat adimistrasinya sudah lengkap, ada bukti pengunduran diri dari calon legislatif,” katanya.

Dikatakan, jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil tersebut, pihaknya mempersilakan menempuh jalur hukum. Apalagi, untuk melaksanakan seleksi ulang, maka harus berdasarkan proses hukum. (km44/pai)

Komentar

News Feed