oleh

Legislatif Protes BPWS, Pembebasan Lahan Tidak Sesuai Penlok

Kabarmadura.id/Bangkalan– Pembebasan lahan di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang masih menuai konflik. Pembebasan lahan di Dusun Sekarbungoh, Desa Sukolilo Barat yang direncanakan dibangun pariwisata itu dinilai tidak sesuai penetapan lokasi (penlok).

Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Ha’i mengatakan, penetapan penlok pembebasan lahan di Desa Sukolilo Barat perlu dipertanyakan. Sebab, sebelum penlok seharusnya pihak Badan Pengembang Wilayah Suramadu (BPWS) harus mengadakan sosialisasi kepada semua masyarakat yang terdampak pembebasan.

“Sedangkan masyarakat yang terkena pembebasan lahan itu wajib hadir hukumnya pada sosialisasi, tidak boleh diwakilkan,” katanya.

Kenyataannya, dia melihat, pihak BPWS tidak melakukan itu dan hanya dihadiri segelintir orang dan dilakukan di tempat tertentu yang sebenarnya tidak netral. Kemudian dalam pelaksanaannya, kata Ha’i, pengukuran tanah di samping harus dihadiri pemilik lahan yang dibebaskan, harus disaksikan pemilik tanah yang berbatasan.

“Nyatanya ketika pengukuran pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan lahan yang akan dibebaskan, tidak dihadirkan,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, dari pemilik tanah harus diberitahukan terkait  luas tanah. Namun, pihak BPWS tidak memberitahukannya. Tak hanya itu, dia menemukan, harga tanah tidak pernah diberitahukan kepada masyarakat yang terdampak dari awal.

Padahal, lanjut Ha’i seharusnya sebelum diukur harus dihitung semua luas tanah dan apa yang berada di atas tersebut harus dihitung,  baik sumur, tanaman dan lainnya oleh pihak appraiser. Tetapi, itu tidak masuk dalam hitungan BPWS.

“Sehingga warga ini buta, apakah tanah yang melekat padanya itu sudah dihitung semua dan apa yang ada di atas tanahnya itu ikut terhitung sebagai ganti rugi,” paparnya.

Saat pembayaran, mereka baru tahu nilai tanahnya dengan nominal tertentu tanpa rincian. Karena yang memerlukan tanah itu BPWS yang berkoordinasi dengan panitia pengadaan tanah dengan ketuanya yakni Kepala BPN Bangkalan.

“Jadi semua hal itu harus dilakukan oleh P2T, tapi tidak pernah dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, dari pihak BPWS sendiri belum memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Saat dihubungi pihak Kabar Madura, baik pihak P2T yakni BPN Bangkalan dan BPWS tidak merespon saat dihubungi via telepon. (ina/mam)

Komentar

News Feed