oleh

Legislatif Sampang Janji Kawal Ketat Realisasi Dana Hibah Pokmas Jatim

Kabarmadura.id/Sampang-Realisasi program bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kelompok masyarakat (Pokmas)  mendapat pengawasan ketat dari kalangan legislatif. Bahkan untuk memastikan dana itu tidak menjadi bancakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang melakukan pemanggilan terhadap pimpinan UPT Dinas Pekerja Umum (PU) Bina Marga.

Sekretaris Komisi III Adb Rohim menuturkan, pemanggilannya ini kepada kepala UPTD Bina Marga, untuk memastikan dana tersebut sesuai peruntukan. Selain itu sebagai bentuk pengawasan agar dana itu tidak menjadi bancakan.

“Adapun pemanggilan ini bertujuan untuk menanyakan terkait realisasi pokmas murni dan PAK yang turun di Kabupaten Sampang, sebab jumlah cukup banyak, yakni kurang lebih 942 titik,” ujarnya.

Selain itu, pemanggilan kepada UPT Bina Marga  sebagai dasar untuk melakukan pengawasan dan monitoring terkait realisasinya, agar program tersebut tepat sasaran.

“Ia sekarang pemanggilan kedua terkait realisasi pokmas murni dan PAK, cuma Pak Haris (Red) tidak hadir, ” ungkapnya, Kamis (17/9/2020).

Rohim sangat kecewa,  karena pemanggilan tersebut diwakilkan, sehingga pembahasan terkait pokmas murni atau PAK ini hanya sebentar, sehingga data pokmas di Kota Bahari yang diminta tidak dikabulkan.

“Nanti kita akan melakukan pemanggilan kedua, sebab datanya belum disajikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pembantu UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Sampang Moh. Haris menuturkan, terkait pemanggilan dari dewan diakuinya tidak bisa menghadiri karena sedang mengikuti rapat kedinasan di Surabaya.

Saat ditanya terkait data jumlah pokmas, pihaknya menuturkan data pokmas  mulai dari tahun 2019 dan 2020 reguler sudah diserahkan dua minggu yang lalu, dan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama. Tetapi, kalau data realisasi, pihaknya tidak bisa memberikan. Sebab, belum ada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

“Tidak bisa berikan data sebelum MPHD, tetapi data mentahnya yang 2020 sudah saya kasih,” tuturnya.

Kendati demikian, untuk melakukan monitoring dan pengawasan pihaknya mendukung, tetapi untuk data sebelum NPHD tidak bisa. Tetapi, jika nantinya dari legislatif tetap meminta, pihaknya akan memberikan namun dengan catatan akan memilah yang melakukan NPHD.

“Ia hanya data umum yang saya suruh bawa ke teman-teman yang hadir tadi, sebab di suratnya tidak ada permintaan data, cuma jika ingin meminta mungkin besok atau kapan akan kami berikan,” pungkasnya, (mal/mam).

Komentar

News Feed