Legislatif Sampang Tuding Pendamping PKH Double Job Dibiarkan

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/SAMPANG – Status pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi pembahasan di kalangan legislatif. Sebab, saat ini terindikasi ditemukan pendamping PKH  double job.

Kendati polemik itu nyaris terjadi di semua kecamatan, namun sejauh ini belum ada tindakan tegas terkait keberadaan pendamping yang PKH yang masih mendapatkan bayaran dari uang negara. Baik itu sebagai pendamping di program lain, sukwan di Puskesmas atau di sejumlah sekolah. Termasuk beberapa pendamping yang juga aktif di perguruan tinggi.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman mengaku ada sejumlah laporan dari masyarakat terkait masih banyak pendamping PKH yang double job. Namun pihaknya mengaku masih melakukan validasi terhadap laporan yang diterimanya.

“Hampir di semua kecamatan ada kasus pendamping PKH double job. Tapi saya masih belum bisa sampaikan karena belum valid,” ungkapnya.

Politisi Demokrat itu mendesak kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan tindakan tegas. Sehingga pendamping yang double job ditertibkan. Alasannya, selain secara aturan melanggar juga berdampak pada kinerja. Akibatnya akan berdampak ketidakefektifan pada pelaksanaan tugas masing-masing.

“Dalam aturannya tidak boleh menerima uang negara dari dua sumber. Tapi saya sudah menerima data  beberapa pendamping yang memang double job,” ucapnya.

Dia menambahkan, jika pendamping PKH sebaiknya tidak merangkap pekerjaan lain. Sebab menurutnya, penggajian sudah dilakukan secara profesional. Sehingga kinerja mereka juga harus maksimal.

Rahman (sapaan akrabnya) menilai selama ini, Dinas Sosial (Dinsos) Sampang tidak serius dalam melakukan pengawasan. Sebab menurutnya, kasus tersebut sudah lama mencuat. Bahkan pihaknya pernah memberikan teguran pada periode sebelumnya. Tapi tindakan itu tidak dilakukan ke semua pendamping PKH.

“Saya mengantongi data di setiap kecamatan. Bahkan ada diantara mereka, ada yang nyaris tidak melaksanakan tugas tapi menerima gaji. Sebab aktivitasnya lebih banyak di lembaga lain,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinsos Sampang, Moh. Amiruddin enggan memberikan keterangan. Saat dikonfirmasi melalui nomor saluran pribadinya tidak menanggapi desakan Komisi I. (KM54/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *