oleh

Legislatif Segera Keluarkan Rekomendasi

Terkait Seleksi Ulang Direksi PT Sumekar

Kabarmadura.id/SUMENEP-Legislatif melalui Komisi II DPRD Sumenep memastikan akan menerbitkan surat rekomendasi seleksi ulang Direksi PT Sumekar. Hal itu menyusul karena proses rekrutmen sebelumnya dinilai tidak sesuai aturan.
Kepastian ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam. Pihaknya akan segera membuat surat rekomendasi tersebut, kemudian surat itu akan dikirim ke pimpinan DPRD Sumenep.
“Kami pastikan, bahwa kami akan mengeluarkan surat rekomendasi mengenai Direksi PT Sumekar itu. Surat itu nantinya akan kami berikan ke pimpinan DPRD, kemudian dari pimpinan akan diteruskan ke Bupati Sumenep,” ungkapnya kepada Kabar Madura, Senin (4/3).
Dalam surat rekomendasi itu, legislatif meminta kepada Bupati Sumenep untuk meninjau ulang hasil seleksi direksi PT Sumekar, dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur Pelaksana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
“Jadi, isi surat rekomendasi itu adalah meminta kepada bupati supaya meninjau ulang hasil seleksi direksi PT Sumekar oleh panitia seleksi (pansel),” ujar politisi asal daerah pemilihan (dapil) I tersebut.
Surat rekomendasi, menurut Uyuk, sapaan akrabnya, bukan tanpa alasan. Ada banyak hal yang membuat pihaknya harus membuat surat rekomendasi itu, sebab kalau dibiarkan akan terus menjadi polemik dan pada akhirnya menjadi kerugian besar terhadap perusahaan plat merah itu.
Salah satu pertimbangan pihaknya akan mengeluarkan surat rekomendasi, direksi yang terpilih dinilai tidak layak. Misalnya, Direktur Utama PT Sumekar adalah pengurus partai, lalu direktur pelaksana tercatat sebagai calon legislatif.
Sebab dalam aturan sudah jelas, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang BUMD, direksi harus memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
Kemudian di dalam PP itu juga disebutkan pengurus partai dan caleg tidak boleh menjadi direksi. Melihat hal itu, maka baik direktur utama ataupun direktur pelaksana sudah tidak memenuhi syarat. Apalagi, keduanya diduga masih aktif sebagai pengurus partai dan tercatat sebagai caleg.
“Kami tidak sembarangan mengeluarkan surat rekomendasi, tentunya ada konsiderannya. Berdasarkan PP dan lain sebagainya,” tandasnya.
Oleh karenanya, ketika surat rekomendasi dibuat dan disampaikan ke pimpinan DPRD Sumenep, kemudian pimpinan menyampaikan kepada Bupati Sumenep, maka bupati harus mempertimbangkan rekomendasi itu.
“Mengingat hasil seleksi itu banyak disorot oleh beberapa pihak, terutama tentang figur direksi yang dipilih saat ini, maka sudah selayaknya dilakukan seleksi ulang,” pungkasnya. (km44/pai)

Komentar

News Feed