Legislatif Selidiki Dugaan Transaksi Jual Beli Jabatan

  • Whatsapp
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mujibburrahman

Kabarmadura.id/Bangkalan-Mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron beberapa waktu lalu, sempat menuai kritik. Pasalnya, dari 132 pejabat yang dimutasi, sebelumnya telah dimutasi.

Akibatnya, banyak pejabat yang belum bekerja selama dua bulan pasca mutasi sebelumnya, harus berpindah tugas lagi.

Selain itu, mutasi itu juga terlalu banyak perpindahan tugas pejabat eselon IV ke eselon III. Yakni dari jabatan kepala seksi (kasi) menjadi kepala bidang (kabid).

Bahkan, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mujibburrahman sempat mendengar isu, mutasi tersebut terindikasi praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan Inspektorat Bangkalan.

“Memang setelah mutasi itu, kami memdengar slentingan itu, nanti akan kami kroscek kebenarannya,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya di Komisi A DPRD Bangkalan berencana memanggil pihak penyelenggara, yakni BKPSDA Bangkalan untuk meminta klarifikasi.

“Segera nanti kami panggil BKPSDA, kami minta keterangan mengenai prosedur dan teknis mutasi tersebut dan tudingan-tudingan di luar sana,” katanya, Senin (14/10).

Mujibburrahman menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan tugas dan kinerja pejabat yang dimutasi. Namun, jika proses mutasinya belum sesuai tapi sudah dinaikkan jabatannya, dia meminta agar pejabat itu tidak dilantik dulu.

“Kalau sudah sesuai dengan kinerja dan waktunya, tidak masalah naik jabatan dari kasi menjadi kabid. Tapi kalau belum ya jangan dulu,” tambahnya.

Hal senada juga dinyatakan anggota Komisi A DPRD Bangkalan lainnya, Agus Suwito. Menurutnya, permasalahan mutasi jabatan yang dinilai bermasalah tersebut, sudah terdengar di telinganya. Namun, untuk lebih jelasnya, dirinya belum bisa memastikan. Pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan BKPSDA agar segera memberi kejelasan isu-isu yang beredar itu.

“Saya sempat mendengar hal tersebut, tapi dari BKPSDA belum memberikan keterangan mengenai kebenarannya seperti apa. Nanti akan kami panggil mereka,” tukasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *