Legislatif Sumenep Ingatkan Dana BPOPP Rawan Penyelewengan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) NORMAL: Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) harus lebih hati-hati dalam mengantisipasi penyelewengan.

KABARMADURA.ID, SUMEMNEP -Semenjak adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), jumlah dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dibayar separuh. Namun, saat ini sudah kembali normal. Kondisi itu membuat legislatif meminta agar dlembaga hati-hati dalam menggunakan program BPOPP tersebut.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin mengutarakan, saat ini BPOPP SMA sudah kembali normal. Sesuai petunjuk teknis setiap bulan untuk SMA Rp70.000, SLB/PK-PLK Rp150.000, SMK Jurusan Teknik Rp135.000, dan SMK Jurusan non Teknik Rp110.000 per siswa.

Bacaan Lainnya

“Yang merupakan dana program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang hendak dicairkan pada semua siswa dan siswi di Sumenep sudah kembali normal,” katanya, Rabu (13/01/2021)

Dana BPOPP TisTas atau SPP gratis itu dicairkan langsung oleh Pemprov Jatim ke rekening sekolah. Dengan demikian, dana langsung masuk ke sekolah tanpa harus melalui dinasnya.

“Baru saat ini kembali normal. Mungkin karena ada beberapa pertimbangan dari Pemprov Jatim,” ujarnya.

Arifin menambahkan, meski sudah ada program BPOPP. Dirinya mempersilahkan untuk menarik uang SPP dari kekurangan tersebut kepada semua sekolah. Dasar tersebut yakni, untuk rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Pasal 10 ayat A hingga terakhir, dan seterusnya boleh meminta partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan sekolah, apakah hal tersebut sarana maupun sarana di luar ketentuan yang diatur bantuan operasional sekolah, maupun di BPOPP atau SPP gratis yang dari Provinsi Jawa Timur yang dimaksud.

Diketahui, jumlah sekolah di SMA Sumenep terdapat 151, Sekolah SMAN sebanyak 12, dan SMA swasta ada 71, SMKN ada 3, serta SMK swasta ada 60 sekolah dan PKPLK negeri ada 1, sedangkan swastanya ada 3 sekolah. “Rata-rata 30 sampai 40 persen merupakan siswa tidak mampu. Para siswa tidak mampu tersebut, juga bisa mengambil dari bantuan BPOPP atau bantuan SPP dari Pemprov Jatim,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota komisi IV DPRD Sumenep M.Syukri menekankan, dengan adanya dana BPOPP tidak ada penyelewengan. Bantuan yang sudah ditransfer ke rekening harus tepat sasaran, disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada.

“Hati-hati dalam menggunakan dana. Jangan sampai ada yang tidak beres,” pungkasnya. (imd/mam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *