oleh

Legislatif Sumenep Nilai Butuh Perda Upah Minimum Pedesaan

Kabarmadura.id/SUMENEP-Ketua Komisi IV Dewan  Subaidi menilai bahwa di Kebupaten Sumenep membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Upah Minimum Pedesaan (UMP). Sebab, selama ini di kabupaten yang berada ujung timur Pulau Madura ini masih belum memiliki perda itu padahal keberadaannya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang menjadi titik fokus dalam raperda itu adalah petani karena selama ini upah petani hanya berdasarkan persetujuan antara majikan dan buruh atau kebiasaan di suatu masyarakat, berapa pun yang disepakati, maka itulah mereka yang mereka terima.

“Adanya raperda itu diharapkan mampu memberikan upaya perlindungan terhadap petani,” ungkapnya, Selasa (17/4).

Subaidi menambahkan bahwa dalam hal standar upah tersebut, harus ada upaya pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh di pedesaan, khususnya petani, supaya tidak terjadi ketimpangan antar buruh, apalagi jika dibandingkan dengan buruh pabrik dan proyek.

Politisi asal Kecamatan Lenteng tersebut mengungkapkan pembuatan raperda ini adalah murni atas inisiatif legislatif Sumenep. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa raperda ini akan dipadukan dengan raperda penanaman modal.

Sementara ini, raperda penanaman modal sudah masuk pada tahapan kajian akademik, masuk pula di dalamnya raperda tentang UMP yang ia maksud.

Subaidi berharap, dengan adanya standar honor ongkos kerja ini mampu meminimalisir jurang perbedaan perekonomian para petani dan para pemilik lahan. Lebih jauh, agar pemilik lahan tidak semena-mena terhadap buruh tani. (mad/rei)

Komentar

News Feed