Legislatif Sumenep Tekankan Disdik Fokus Benahi Sarpras Sekolah

(KM/IMAM MAHDI) PR BESAR: Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di Sumenep dianggap perlu ada evaluasi, karena kondisinya sangat memprihatinkan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep masih banyak pekerjaan besar. Utamanya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Sebab, banyak sekolah yang gedungnya rusak dan tidak layak untuk kegiatan proses belajar mengajar.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Sami’oeddin menekankan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar banyak membuat evaluasi tentang fasilitas sekolah, baik sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Kami sangat prihatin pada sekolah yang memang belum dapat perhatian pemerintah,” katanya, Rabu (22/6/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, banyak masalah yang perlu diperbaiki oleh Disdik Sumenep. Misalnya, ruang komite sekolah, serta ruang seni dan masih banyak sekolah yang tidak tersentuh bantuan.

Untuk menindaklanjuti itu, dia akan memanggil dinas terkait. Sebab, baginya, masalah tersebut memiliki dampak sangat besar pada majunya pendidikan di Sumenep. Termasuk pada penggunaan anggaran yang dalam setiap tahun dari pemerintah pusat.

Anggaran infrastruktur pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) setiap tahun diklaim besar. Disdik Sumenep mendapatkan miliaran rupiah. Dia menyarankan agar ada agenda khusus untuk meninjau sekolah di Sumenep. Dengan begitu, bakal diketahui kekurangannya.

“Selama ini ke mana. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah belum teratasi. Tentu ini menjadi evaluasi besar. Sebab, bertambahnya anggaran tidak menjamin kesejahteraan pendidikan di Sumenep,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Sumenep Ardiansyah Ali Shocibi mengakui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana belum maksimal. Dia berupaya secara bertahap untuk memperbaiki. Termasuk komite sekolah yang belum difugsikan secara maksimal oleh semua sekolah.

“Dalam waktu dekat kami segera melakukan monitoring pengangkatan dan pembentukam komite sekolah, bahwa semua lembaga perlu ada bukti bahwa komite sekolah harus ada bukti fisik SK pembentukan komite di sekolah,” urai Ali.

Sekolah juga akan ditekan untuk melenggapi izin. Sejauh ini, pihaknya sudah mengeluarkan 82 izin operasional sekolah swasta. Terdapat 650 SD di Sumenep dan 204 SMP.

Evaluasi mengenai pentingnya ruang seni juga akan dilakukan. Namun akan memproritaskan pada ruang kelas terlebih dahulu.

Ali menjelaskan, anggaran infrastruktur pendidikan yang bersumber dari DAK mencapai Rp54 miliar lebih. Tetapi, anggaran tersebut belum cukup untuk memperbaiki semua kekuarangan.

“Mau mengusulkan anggaran APBD lewat PAK juga rasanya tidak mungkin, karena waktunya mepet sekaligus anggarannya terbatas, untuk realisasi DAK saat ini masih tahap perencanaan sebentar lagi akan start perbaikan,” urainya menjelaskan.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.