oleh

Legislatif Temukan Dokumen RKA di Sejumlah OPD Tumpang Tindih

Kabarmadura.id/Sampang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, terus menyisir dan memeriksa seluruh dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Hal itu dilakukan, untuk mendorong realisasi program kerja dan proses penyusunan yang dibuat oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang efektif dan efisien dan pro rakyat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang Mohammad Faruk menyebut, dari hasil pemeriksaan dan penyisiran dokumen RKA itu, di sejumlah OPD masih ditemukan program dan anggaran yang tumpang tindih.

Kata Faruq, untuk kegiatan sosialisasi narkoba tidak hanya ditemukan di BNNK, tapi juga tercantum  dalam RKA dinas lain yang sebenarnya tidak berkompeten, seperti Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dengan pagu anggaran yang disediakan sekitar Rp190 juta.

“Setelah kami lakukan proses pembahasan dengan semua pihak terkait, akhirnya program yang tumpang tindih ini disepakati untuk dicoret dan dijadikan satu kegiatan di BNNK Sampang saja, agar anggaran dan kegiatan lebih efektif dan efisien dan manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat,” ungkap Faruk.

Selain itu, politisi muda dari fraksi PPP itu mengaku menemukan program serupa dengan kegiatan yang berbeda, yakni seperti di Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Ketenaga Kerjaan (Diskumnaker), serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) yang memiliki program kegiatan pelatihan ekonomi kreatif atau pembekalan para pencari kerja dengan pagu anggaran sekitar Rp100 juta.

“Kegiatan pelatihan cukup disatukan di satu OPD, yakni Diskumnaker setempat, sehingga realisasi program dan anggarannya lebih tepat sasaran,”terangnya.

Lanjut Faruq, adanya program kerja yang sama di sejumlah OPD tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar OPD di lingkungan Pemkab Sampang selama ini belum berjalan maksimal, dan setiap tahun anggaran kegiatan yang dikeluarkan oleh pemkab kurang tepat sasaran.

“Ke depannya, mari koreksi bersama setiap melakukan penganggaran kegiatan, jangan hanya beralasan sebatas pengajuan dan masih bisa direvisi, mestinya OPD ini sudah merencanakan anggaran yang akurat dan tepat sasaran serta bermanfaat kepada masyarakat,” tegasnya. (sub/pin).

 

Komentar

News Feed