oleh

Legislatif Tolak Penghapusan DD

Dinilai Hambat Pembangunan di Desa

Kabarmadura.id/Pamekasan–Penghapusan dana desa (DD) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin, menilai langkah itu akan memundurkan pembangunan di desa.

Dia mengatakan, banyak kegiatan desa yang membutuhkan suntikan dana dari DD. Bahkan program prioritas, seperti insfratruktur dan produk desa tidak bisa optimal tanpa sentuhan DD.

Selain itu menurutnya, penghapusan DD bukan hanya akan menyulitkan pemerintah desa, tetapi juga akan menyulitkan pemerintah daerah. Karena pembangunan desa dan upaya melahirkan produk lokal desa akan membebani pemerintah daerah.

“Bukan hanya pemerintah desa yang akan kesulitan tapi pemerintah daerah juga akan dibuat sulit oleh kebijakan itu,” tegasnya, Minggu (5/7/2020).

Kendati begitu, Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Pamekasan itu meyakini, keputusan pemerintah pusat telah melalui kajian yang mendalam. Namun dia berharap jikapun benar akan diterapkan, maka itu tidak berlangsung lama.

“Kami memaklumi karena Covid-19 ini dampaknya luar biasa, tapi kami menyayangkan bila itu benar diterapkan,” ujarnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Sahrul Munir menyebut, hingga saat ini di Kabupaten Pamekasan belum ada penghapusan DD. Bahkan untuk tahun 2020 DD telah dianggarkan, bahkan pencairannya telah memasuki tahap kedua.

Menurutnya, sejauh ini wabah Covid-19 belum berdampak pada penghapusan DD, namun untuk pemangkasan jumlah DD dia mengakui bahwa memang terdapat pemotongan. Dia menyebutkan, pemotongan DD untuk Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar Rp6.104.356.000,00.

“Belum ada yang menghapus dana desa di Pamekasan. Kalau pengurangan alokasi dana desa memang ada,” imbuhnya.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pamekasan Ach. Faisol belum bisa memberikan penjelasan mengenai rencana penghapusan DD oleh pemerintah pusat. Hal itu lantaran belum terbit arahan resmi terkait hal itu.

“Maaf, terkait penghapusan dana desa, tidak ada komentar, karena surat resminya saja belum turun,” singkatnya. (ali/pin)

 

Komentar

News Feed