Legislatif Tunggu Respon Bupati Soal Rekomendasi Rekrutmen Ulang Direksi PT Sumekar

  • Whatsapp
CACAT: Sejumlah mahasiswa saat menuntut Komisi II DPRD Sumenep menyikapi rekrutmen direksi PT Sumekar yang dinilai bermasalah.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep mempertanyakan surat rekomendasi rekrutmen ulang direksi PT Sumekar. Sebab sampai saat ini, belum kunjung ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, surat rekomendasi itu diharapkan mendapat respon dari bupati Sumenep, yakni dengan menindaklanjuti surat itu guna meninjau ulang yang kemudian melakukan rekrutmen ulang direksi PT Sumekar yang dinilai cacat administrasi atau aturan.

“Supaya rekomendasi yang kami kirim tidak sia-sia, kami menunggu kepastian dari pemkab bagaimana menindaklanjuti surat rekomendasi kami,” katanya.

Kendati di dalam surat rekomendasi itu bunyinya tentang meninjau ulang direksi PT Sumekar yang melalui rekrutmen panitia seleksi (pansel) bebetapa waktu lalu, legislatif sangat berharap supaya bupati melakukan rekrutmen ulang.

Harapan itu mengacu kepada bahwa direksi yang menduduki jabatan tertinggi perusahaan pelat merah itu, lantaran diduga tidak sesuai dengan aturan perundang undangan. Sebab kalau terus dibiarkan, dinilai akan menjadi polemik yang suatu saat akan menjadi persoalan di perusahaan itu.

“Kami tunggu tindak lanjutnya, karena bagaimanapun juga demi kebaikan bersama. Kalau dibiarkan ‘bermasalah’ seperti saat ini, kami khawatir membuat perusahaan tidak sehat. Padahal sesuai harapan semua pihak, perusahaan itu bisa menyumbang PAD sebanyak banyaknya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku, surat rekomendasi itu sudah sampai di mejanya dan sudah dikirim ke bupati Sumenep. “Sudah dikirim,” katanya.

Mengenai surat rekomendasi itu, Bupati Sumenep A Busyro Karim mengaku akan menindaklanjuti surat itu. Akan tetapi, sebelumnya pihaknya akan mengkaji ulang surat dari komisi II itu.

“Akan kami kaji. Sebab kami juga ada bagian hukum di dalamnya, termasuk di tim seleksi juga ada dari ahli hukum,” tururnya. (ong/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *