oleh

Legislatif Ungkap Fakta Mengerikan Kelalaian Satgas Covid-19 Pamekasan

Kabarmadura.id/Pamekasan – Tampaknya ada yang kurang beres dengan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Pamekasan. Anggota DPRD setempat mengungkapkannya secara gamblang berbasis data kuat.

“Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam tampak getol mengajak masyarakat untuk turut memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan kinerja Satgas Covid-19 setempat. Kinerja Satgas Covid-19 sangat buruk. Saya akan mengungkapkan sebuah fakta guna menguatkan kenyataan tersebut,” tegas Anggota DPRD Pamekasan Khairul Umam, Jumat (17/4/2020).

Fakta tersebut berkenaan dengan perlakuan kurang profesional Satgas Covid-19 terhadap pasien 05 yang merupakan kerabat Khairul Umam. Muaranya, berakibat fatal terhadap potensi penyebaran virus yang menyerang paru-paru dan mematikan tersebut. Pasien pun terkatung-katung dalam melawan sakit akibat virus Covid-19.

“Kronologinya, pasien 05 datang dari pelatihan petugas haji tanggal 18 Maret. Kondisinya tidak sehat dengan berstatus orang dalam pantauan (ODP),” ungkap Khairul Umam.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan, tanggal 24 Maret, pihaknya melaporkan kondisi kesehatan pasien 05 ke puskesmas. Pada kesempatan itu, dilakukan pengambilan sampel darah melalui uji laboratorium.

“Tanggal 28 Maret, saya sudah melaporkan kondisi kesehatan ODP ke Satgas Covid-19 Pamekasan melalui dr Farid selaku ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19 Kabupaten Pamekasan. Kami juga melapor ke dr Saefuddin selaku Sekretaris Bagian Kesehatan Satgas Covid-19 Kabupaten Pamekasan,” bebernya.

Pada tanggal tersebut, tambahnya, puskesmas sudah siap mengirim ODP ke RSUD atas permintaan Khairul Umam sekeluarga. Namun, pihak RSUD menolak melakukan perawatan. Alasan yang dikemukakan adalah tidak memenuhi indikator terinfeksi Covid-19. Itu menurut hasil laboratorium 24 Maret.

Di situ Khairul Umam menilai ada ketidaksiapan RSUD dalam menangani pasien Covid-19. Bahkan, mestinya dengan kondisi ODP saat itu, mendapat perawatan intensif di RSUD. Tapi, pihak RSUD hanya menyarankan ODP opname di puskesmas yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk pasien yang dikawatirkan terinfeksi Covid-19.

“Bahwa tanggal 28 Maret pula secara mandiri kami melalukan laboratorium dan foto thorax. Sekali lagi, melakukan secara mandiri atas saran dr Saefuddin. Hasilnya sudah kami laporkan kepada pihak terkait berdasarkan saran dari satgas,” paparnya.

Diungkapkan, pada 1 April, di Kabupaten Pamekasan terdapat 2 PDP berasal dari kluster petugas haji yang dirawat di RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan. Kemudian pada tanggal 4 April, pasien 05 secara mandiri pula melakukan check laboratorium terakhir dan tetap dengan kesimpulan yang sama dari dokter (ODP hanya typus).

Pada 6 April, Khairul Umam menerima informasi dari Kanwil Kemenag Jawa Timur, bahwa hanya tinggal Kabupaten Pamekasan ODP kluster haji yang tidak menjalani rapid test. Saat itu juga dirinya menghubungi Satgas Kabupaten dan Kemenag Pamekasan. Pihaknya juga telah meminta satgas dan kemenag untuk berkoordinasi guna melakukan rapid test kepada semua peserta pelatihan PPIH dan TKHI se-Kabupaten Pamekasan.“

Ternyata peserta pelatihan haji yang berasal dari Dinkes Pamekasan sudah menjalani rapid test. Di saat itu pula kemenag bersurat kembali ke satgas dan dinkes. Padahal sebelumnya Kemenag Pamekasan sudah berkirim surat ke satgas per tanggal 1 April 2020,” sesalnya.

Baru pada tanggal 9 April dilakukan rapid test kpd semua PPIH dan TKHI Kabupaten Pamekasan. Baru ada rekomendasi untuk swab dan dihasilkan 2 orang terinfeksi Covid-19 pada tanggal 14 April. Itu 27 hari jika dihitung sejak kedatangan ODP dari pelatihan; melebihi masa status ODP yang hanya 14 hari.

Dalam masa-masa itu, pasien yang semula sakit sudah berangsur-angsur merasa pulih dengan pengobatan sendiri dan mengisolasi diri di rumah. Bahkan, pasien 05 sudah menyatakan diri sehat. Itu terbukti telah melakukan olahraga bulu tangkis, bukan olah raga biasa, meski tetap menjaga jarak.

“Bayangkan untuk seorang ODP yang kemudian divonis terinfeksi Covid-19 pada tanggal 14 April!” sesalnya.

RSUD Hambat Ujian Terbuka Doktoral Pasien 05

Yang paling disesalkan Khairul Umam beserta keluarga adalah pasien 05 sampai harus tertunda jadwal Ujian Terbuka Doktoral yang semula dijadwalkan 16 April. Pihak RSUD dr Slamet Martodirdjo dituding sebagai penghambatnya.

“Pihak kampus tidak mendapat surat resmi dari RSUD tentang bisa atau tidaknya pasien mengikuti ujian dimaksud. Padahal, kami dari pihak keluarga telah memintanya ke RSUD, pun juga hal ini telah kami sampaikan sebelum pasien diisolasi di RSUD. Kala itu, dr Saefuddin menyanggupi pasien bisa melakukannya dari ruang isolasi RSUD. Kami benar-benar dipermainkan,” sesalnya.

Sementara itu, pada 15 April, pihak keluarga (7 orang) sudah melakukan rapid test dengan kenyataan puskesmas sangat kekurangan alat rapid test. Sebab, semula hanya tersedia 4 buah dan sisanya harus menunggu kiriman dari Dinkes Pamekasan saat itu.

“Di Kecamatan Proppo terdapat dua orang pasien terinfeksi Covid-19, berasal dari satu desa. Pasien yang lain telah dinyatakan positif sebelumnya, tepatnya pada tanggal 12 April dari kluster yang sama sebagai petugas haji yang bertugas di Kabupaten Sampang.

16 Orang Wajib Rapid Test Terabaikan

Terhadap pasien 04, ungkap Khairul Umam, dilaporkan yang kontak langsung ada 22 orang yang ditelusuri dari berbagai sumber termasuk dari pasien 04. Tapi ternyata, yang dirapid test hanya 6 orang. Lagi-lagi karena keterbatasan persediaan di puskesmas. 16 orang yang sejatinya wajib dirapid test malah terabaikan.

“Dampak buruk dari ini adalah potensi sebaran virus bagi yang belum dirapid test. Sebab, mereka dan kita tidak tahu terjangkit apa tidak. Sedangkan mereka setiap hari melakukan aktivitas sosial dengan masyarakat umum,” kata Khairul Umam penuh kekhawatiran.

Kekhawatiran tersebut kian menguat seiring dengan Proppo masuk zona merah, ditambah merebaknya perantau yang pulang kampung, tapi puskesmas malah kekurangan alat rapid test.

“Mereka melapor ke puskesmas dan meminta rapid test, tapi sayang lagi-lagi kita tidak punya persediaan yang cukup. Mereka hanya didata saja. Wah, ini sangat bahaya karena ketika mereka terjangkit bisa, menjangkiti yang lainnya, tanpa sadar sedikit pun,” kata Khairul Umam.

Khairul Umam mengaku makin khawatir karena para perawat mengeluhkan kekurangan alat perlindungan diri (APD). Keselamatan mereka sangat terancam di tengah wabah Covid-19 yang kian merebak luas.

“Kecamatan Proppo harus mendapat penanganan khusus dari pemkab atas status zona merah ini. Fakta-fakta di atas tidak dapat dielakkan. Satu desa saja di Kecamatan Proppo sudah berisi dua warga yang terinfeksi Covid-19. Kemungkinan akan bertambah banyak jika ditracking dengan sebenar-benarnya. Sungguh ini sangat membutuhkan perhatian khusus dan serius dari Pemkab Pamekasan,” tukasnya.

Dalam proses konfirmasi yang dilakukan wartawan, Satgas RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan merespon dengan penjelasan tidak tahu persoalan yang diungkap Legislatif. Pihaknya beralasan itu ranahnya Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satgas Covid-19 Kabupaten Pamekasan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinkes dan Satgas Satgas Covid-19 Kabupaten Pamekasan belum merespon upaya konfirmasi dari wartawan. (ali/waw)

Komentar

News Feed