oleh

Legislator Anjurkan Integrasi Sistem Awasi ASN

KM KHOYRUL UMAM SYARIF-PENGAWASAN: Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan Ismail menilai pengawasan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) lemah.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan Ismail menilai, pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya masih sangat lemah, bahkan nyaris tidak ada.

Padahal, tahun ini, ASN akan mendapat Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPT) yang seharusnya menjadi motivasi peningkatan kinerja. Namun fakta di lapangan masih memperlihatkan, lemahnya pengawasan yang berdampak pada rendahnya kualitas kinerja ASN.

Meski sampai saat ini belum ada aturan yang secara detail mengharuskan adanya pengawasan terhadap kinerja ASN. Namun dengan adanya  TPT kepada ASN, pemerintah kabupaten harus menginisiasi adanya pengawasan terhadap kinerja ASN.

“Seiring dengan diberikan TPP  di tahun 2019 ini, maka kenerja dari ASN harus meningkat dan bagus, utamanya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat,” katanya Senin (29/4).

Ismail mencontohkan, pengawasan terhadap kinerja ASN yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar.  Ada tiga teknis pengawasan yang juga bisa diterapkan oleh Pemkab Pamekasan untuk meningkatkan kinerja ASN.

Pertama, setiap penegak peraturan daerah (Perda), dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), harus diberi tambahan tugas untuk melakukan razia terhadap ASN yang keluyuran saat jam kerja. Satpol PP berhak menangkap ASN yang keluyuran di jam kerja, untuk  kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kemudian yang kedua, pemkab harus membuat E-kinerja, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kinerja dari ASN dengan disesuaikan pada Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) masing-masing.

Misalnya, dalam satu hari ASN diberi kewajiban untuk menyelesaikan 5 tugas dari OPD tersebut. Hal itu diyakini akan mampu meningkatkan kinerja ASN, jika dilakukan secara berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah kabupaten bisa mengintegrasikan pingger pin ASN dengan telepon seluler keluarga dimanapun dia berada. Sehingga jika ASN tersebut melakukan perpindahan lokasi dari tempat  kerjanya, akan diketahui oleh keluarganya. Keluarga ASN juga bisa ikut mengontrol kedisiplinan ASN yang bersangkutan melalui integrasi sistem tersebut.

“Pengawasan kita kan biasanya meminta laporan dari inpesktorat terkait dengan kedisiplinan ASN itu, tetapi jika sistem yang mengatur seperti itu, akan menjaga kedisiplinan ASN, karena sudah system yang mengatur”. (km47/pin)

Komentar

News Feed