Legislator Bangkalan Kecewa dengan Terbitnya SP3 Kasus PD Sumber Daya

(FOTO: KM/FAIN NADOFATUL M.) Mahmudi: Anggota Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Atas terbitnya surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) kasus Perseroan Daerah (Perseroda) Sumber Daya, membuat anggota Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan geram.

Dia meragukan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan karena telah menerbitkan SP3 terhadap salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Bangkalan itu. Sebab, Kejari dinilai memberikan hasil penyidikan yang berbeda. Yakni sebelumnya menyebut ada kerugian negara sebesar Rp15 miliar dalam kasus itu.

Yang membuatnya lebih geram, SP3 itu terbit dengan alasan bukti yang ada tidak cukup menjadikan kasus tersebut sebagai tindak pidana. Bahkan, salah satu unsur untuk menetapkan tersangka yang kurang adalah tidak ditemukannya unsur kerugian negara.

Bacaan Lainnya

“Jika di-SP3, berarti ada kejanggalan pada pemerintah dan direksi BUMD ini. Dugaan korupsi sudah tidak dianggap korupsi. Berarti mereka menganggap uang kerugian negara itu uang pribadi sendiri atau uang dari warisan,” tegas Mahmudi, Rabu (1/12/2021).

Jika tidak ada unsur pidana dalam kasus itu, dia mempertanyakan alasan dinyatakan ada dugaan maladministrasi.

Mahmudi juga menganggap, jalannya BUMD yang sudah gencar yang mengerjakan program perumahan di Kecamatan Arosbaya itu tanpa ada koordinasi dan main caplok.

Sehingga, dia menilai, uang sebesar Rp15 miliar itu adalah bukan uang pemerintah lagi melainkan uang pribadi. Bahkan, dia menduga, uang itu sudah menjadi bancakan bagi orang-orang yang terlibat.

“Saya juga mendengar kalau uang yang diduga kerugian negara itu memang sudah dikembalikan,” papar Mahmudi.

“Kalau tidak ada unsur tidak masalah dihentikan, kalau ada unsur, ya harus diusut tuntas. Tapi di sini seharusnya Kejari menelisik ke mana arah uang itu dengan kegiatan BUMD yang ada sebelumnya. Terus asetnya dari program yang selama ini digarap oleh BUMD dan dipersoalkan itu uang dari mana,” imbuhnya..

Sebelumnya, manajemen BUMD itu diduga melakukan maladministrasi dalam penyertaan modal di PT Tanduk Majeng, perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam dugaannya, perusahaan tersebut sedang membangun kompleks perumahan di wilayah Arosbaya.

Penerbitan SP3 itu, menurut praktisi hukum di Bangkalan, Bahiruddin, merupakan bagian dari kehati-hatian dari penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Dalam menetapkan tersangka, memang perlu alat bukti dan saksi. Maka dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, mengacu pada asas unus testis nullus testis, yaitu satu saksi bukanlah saksi.

“Ketika menetapkan seseorang sebagai sebagai tersangka, penyidik harus memiliki dua orang saksi, agar unsurnya lebih kuat di dalam fakta persidangan, bila kasus tersebut dilanjut ke persidangan,” kata Bahiruddin.

Katanya, penyidik memang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan SP3 terhadap suatu perkara apabila dugaan tersebut tidak memenuhi unsur dari dua alat bukti. Langkah itu mengacu pada pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Jadi Kejari harus bisa menjelaskan unsur mana yang tidak terpenuhi,” begitu Bahiruddin menjelaskan.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bangkalan Dedi Franky mengatakan, dari hasil pengembangan penyidikan dugaan kerugian uang negara sebesar Rp15 miliar yang diungkapkannya tidak ada. Untuk unsur lainnya, pihaknya enggan menjelaskan itu dengan alasan masih berkoordinasi dengan tim mengenai perlu dan tidaknya dipublikasi.

“Jadi ini keputusan tim, detailnya seperti apa dan perlukah ini dipublikasikan, nanti kami akan koordinasi dulu. Tergantung keputusan tim nanti,” kata Dedi.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan