Legislator Bangkalan Tekan Dinsos Segera Salurkan Cadangan Beras Pemerintah

  • Whatsapp
(KM/MOH SA'ED) DESAK: Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Subaidi menjelaskan terkait fungsinya CBP, agar diserap dan disalurkan kepada masyarakat.

Kabarmadura.id/Bangkalan– Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan meminta Dinas Sosial (Dinsos) setempat agar menyalurkan program Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Para legislator yang duduk di Komisi D DPRD Bangkalan menyayangkan kinerja dinsos yang dinilai setengah hati. Seharusnya dalam kondisi di tengah wabah seperti saat ini, di mana masyarakat banyak kesulitan ekonomi. Sehingga selayaknya CBP bisa dijadikan solusi kepada masyarakat yang mulai kelaparan.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Subaidi mengatakan, seharusnya CBP bisa disalurkan di tengah wabah Covid-19. Saat ini kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat sangat kesulitan.

“Sangat disayangkan apabila program CBP tidak disalurkan,” ucapnya, Senin, (4/5).

Pihaknya menekankan agar program cadangan beras bisa disalurkan kepada masyarakat yang terdampak wabah. Sebab, program tersebut sudah jelas ditujukan kepada masyarakat maupun daerah yang mengalami bencana.

“Cadangan beras tersebut guna untuk diberikan  kepada masyarakat di daerah setempat ketika daerah tersebut ada bencana apalagi , di tengah Covid-19 seperti ini,” tegasnya.

Politisi dari Partai Hanura itu menambahkan, untuk program CBP  tersebut sangat disangkan jika tidak diserap dan dibiarkan begitu saja. Seharusnya persoalan pendataan tidak menjadi masalah. Sebab, sudah seharusnya itu menjadi tugas dan tanggungjawab dinas terkait.

Pihaknya berjanji, apabila CBP tetap dibiarkan, pihaknya akan berencana akan melaporkan ke tim gugus tugas dan akan memanggil untuk mempertanyakan kejelasan dan teknis penyaluran CBP.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Perlindungan  dan Jaminan Sosial Dinsos Bangkalan Sukardi mengatakan, bantuan CBP sengaja dibiarkan karena terkendala persyaratan. Selain itu, juga minimnya jumlah petugas yang  mendata dalam program tersebut.

“Program CBP kita memang tidak mengambil sebab ketika melakukan pengambilan atau pemberian terhdap korban, datanya harus ditulis terlebih dahulu sebelum memberikan kepada korban,” jelasnya.

Dikatakan Sukardi, berdasarkan petunjuk teknis apabila ada yang kurang dalam persyaratan maka pihaknya tidak bisa mencairkan bantuan itu. Sedangkan untuk menyalurkan  kepada masyarakat yang terdampak bencana, dirinya mengaku harus menyerahkan data lebih awal sebelum pencairan berlangsung.

“Untuk pemberian CBP persyaratannya sangat berat, yang pertama harus mendata masyarakay yang terdampak, jadi butuh proses dan penyeleksian,” elaknya. (sae/mam)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *