oleh

Legislator Bangkalan Temukan LKPJ dan Realisasi APBD 2019 Tidak Selaras

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Hasil penyampaian pandangan fraksi dari legislatif terhadap nota pengantar hasil laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan tahun 2019, ditemukan tidak selaras dengan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelaksanaan APBD 2019.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Musawwir.

Setelah penyampaian laporan LKPJ 2019 dari eksekutif, dia menemukan adanya ketidakselarasan laporan realisasi anggaran 2019 dengan hasil daya di raperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dengan LKPJ kepala daerah tahun 2019.

Dampaknya, kata dia, terjadi kelebihan laporan perubahan saldo anggaran. Di antaranya laporan operasional, perubahan ekuilitas neraca, arus kas dan catatan atas laporan keungan. Menurutnya, hal itu dapat memicu potensi permasalahan.

“Hasil laporan dikeduanya ini ada selisih. Saya tidak mengatakan adanya hasil fiktif atau tidak. Tapi ketidakselarasana itu perlu diselaraskan,” ujarnya, Senin (20/7/2020).

Kesalahan itu dicurigai bisa berasal dari Badan Keungan dan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda Bangkalan. Dia juga mensinyalir, tidak ada koordinasi antara kedua pihak dalam menyusun keuangan itu. Untuk itu, dia meminta ada perbaikan LKPJ agar tidak berdampak pada keuangan tahun selanjutnya.

“Menyusun hasil keuangan itu harus betul-betul mumpuni, jangan seperti ini. Ini uang negara. Bisa hancur negara ini kalau yang masuk di badan keuangan bukan yang memiliki ahli di bidangnya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengungkapkan, akan menjadikan evaluasi dari masing-masing fraksi dalam memperbaiki kebijakan termasuk dari Fraksi Keadilan Hati Nurani. Dia juga mengatakan, hasil kajian fraksi itu akan menjadi acuan bagi Tim Anggaran (Timgar) Bangkalan dalam menyusuk LKPJ Kepala Daerah.

“Semua aspirasi dari mereka, akan menjadi atensi kami,” jelasnya.

Mengenai hasil koreksi-koreksi mengenai LKPJ Kepala Daerah 2019 itu, Ra Latif (sapaan akrabnya) menyampaikan, laporan tersebut telah disusun secara baik dan benar sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan dia mengaku, laporan keuangannya telah dinilai oleh BPK dan tidak ada yang bermasalah.

“Besok lah akan kami sampikan fokusnya di mana saat sidang resmi,” tutupnya. (ina/waw)

PERBEDAAN RAPERDA PELAKSANAAN APBD 2019 DENGAN LKPJ KEPALA DAERAH 2019:

RAPERDA TENTANG PELAKSANAAN APBD 2019:

  1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.331.628.800.501
  2. Belanja Daerah Rp2.336.782.623.335,50
  3. Pembiayaan Netto Rp113.904.656.341
  4. Silpa Rp108.750.833.507,96

 

LKPJ KEPALA DAERAH 2019

  1. Realisasi Pendapatan Daerah Rp2.331.535.859.441
  2. Belanja Daerah Rp2.336.680.603.511,56
  3. Pembiayaan Netto Rp114.103.357.894,96
  4. Silpa Rp108.958.613.825,12

 

Komentar

News Feed