Legislator Bangkalan Usulkan Larang Guru Mengajar yang Menolak Divaksin

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) MENDIDIK: Disdik Bangkalan disarankan tidak memberikan jam mengajar bagi guru yang tidak mau divaksin.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pembelajaran tatap muka (PTM) telah dilangsungkan. Dalam pelaksanaannya, pendidik atau guru wajib sudah vaksin saat mengajar. Untuk guru yang belum dan enggan divaksin, legislatif dan Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan kompak melarang mengajar selama PTM.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan menegaskan agar Disdik tidak memberikan jam mengajar bagi guru yang tidak mau divaksin.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah tegaskan jangan diberi jam kelas bagi yang tidak mau vaksin. Kalau belum vaksin karena alasan hamil dan sakit, bisa melalui daring,” katanya.

Permintaannya itu lantaran tidak ingin ada klaster Covid-19 dari sekror pendidikan yang disebabkan oleh tenaga pengajar. Konsekuensi itu diberikan lantaran saat monitoring yang dilakukan pada Rabu (2/6/2021) lalu, masih ada sekolah yang tidak bisa menunjukkan guru mana yang sudah divaksin dan belum.

“Jika jam mengajar ini tidak terpenuhi, akhirnya yang dapat tunjangan sertifikasi tidak cair. Biar ini bisa menjadi konsekuensi adanya pendidik yang enggan divaksin,” ujarnya.

Menurutnya politisi PPP ini, seharusnya ketika PTM berlangsung, vaksin pada tenaga pendidik sudah tuntas. Terlebih wabah Covid-19 belum usai. Sehingga, dia menekankan jangan sampai nanti muncul kluster dari tenaga pendidik.

“Ini demi keselamatan bersama, jadi guru yang tidak mau divaksin harus menerima konsekuensinya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Bangkalan Zainul Qomar mengatakan, proses vaksinasi pada guru diakuinya memang belum secara keseluruhan. Sebab, masih ada guru yang belum vaksin lantaran hamil atau sakit. Totalnya ada sekitar 12 ribu guru yang sudah vaksin.

“Kecuali ada larangan seperti hamil dan ada riwayat penyakit tertentu (advice dokter, red). Kamj maklumi dan itu harus daring atau pembelajaran jarak jauh atau tidak ikut PTM,” ungkapnya.

Soal jumlah guru yang belum vaksin, Qomar mengaku hingga saat ini belum menerima data dari Dinkes Bangkalan. Namun, dia sebelumnya mengusulkan setidaknya ada 12.629 tenaga pendidik.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Bangkalan Jufri Kora mengatakan, pihaknya sudah menekankan kepada seluruh sekolah agar vaksinasi guru dan petugas di sekolah selesai sebelum PTM.

“Kami sudah menekankan semua guru sudah harus divaksin dua kali. Jika tidak, maka memang tidak kami perkenankan mengajar secara tatap muka,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono mengaku sudah menyiapkan vaksin untuk guru, sehingga jika akan menerapka PTM, maka guru wajib divaksin terlebih dahulu.

“Kalau itu terserah Dinas Pendidikan Sumenep saja, kami hanya sediakan prokesnya,” katanya, Kamis (3/6/2021).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Muhamad Iksan menyampaikan, yang mengikuti vaksinasi masih sebagian guru. Sedangkan penerapan PTM akan dilaksanakan pada 12 Juli 2021 mendatang.

Hal tersebut berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sudah ada 7 ribu guru lebih, 80 persen sudah divaksin, tinggal sebagian saja, dan itu terus kami pantau agar kepala sekolah memerintahkan agar divaksin,” ungkapnya. (ina/ara/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *