Legislator Harapkan BLT Diberikan ke Guru Non-ASN

  • Whatsapp
(KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) ISMAIL:Ketua Komisi III DPRD Pamekasan

Kabarmadura.id/Pamekasan-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pamekasan, Ismail  meminta agar Pemkab Pamekasan memperhatikan nasib guru di Pamekasan yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negeri (ASN), dengan cara ikut dimasukkan sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Permintaan agar  guru non-ASN dimasukkan sebagai penerima BLT, ulas Ismail, melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari beberapa guru non ASN selama masa darurat Covid-19 memprihatinkan.

Bacaan Lainnya

“Baik yang mengajar di sekolah di bawah kordinasi Dinas Pendidikan maupuan di bawah kordinasi Kementerian Agama, selama mereka ber-KTP Pamekasan harus diupayakan mendapatkan BLT dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya,” ungkap Ismail.

Diakui Ismail, beberapa guru non-ASN yang mengajar di sekolah swasta bersurat padanya, jika honor bulan Maret yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membeli pulsa paket internet untuk mengajar.

“Ada sekolah yang memberikan honor kepada guru dengan menghitung jam pertemuan. Ketika mengajar tanpa pertemuan langsung, ada pihak sekolah yang memberikan honor berdasar pengajaran online. Satu kali bimbingan ada yang dihonor Rp10.000 dan selama satu bulan mendapatkan 16 jadwal,” ulas Ismail, sambil menegaskan jika ada guru yang malah mendapatkan honor dibawah perhitungan tersebut.

Kondisi tersebut, diakui Ismail harus menjadi perhatian agar guru non ASN beban tanggungan hidupnya selama masa darurat Covid-19 difasilitasi khusus melalui BLT.

“Guru non-ASN itu sangat terdampak sekali, bayangkan mereka harus mengajar secara daring, mereka butuh pulsa, sementara insentif mereka habis di pulsa, sementara untuk pembiayaan kehidupan mereka tidak ada,”ungkapnya. Rabu (29/4/2020).

Dia juga menambahkan kehadiran pemerintah untuk meringankan bebab para guru pada kondisi saat ini, adalah kewajiban bukan sekedar waktu yang tepat.

“Terserah bentuknya, nanti bantuannya berupa sembako atapun BLT yang terpenting guru non ASN bisa mendapat keringanan. Apalagi, secara regulasi sangat mungkin sekali, karena mereka termasuk orang terdampak,”pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Raja’e menguraikan bahwa pemberian bantuan untuk guru Non ASN bisa dimungkinkan diberikan, jika termasuk kepada keluarga miskin yang telah tertera pada kategori sesuai dengan aturan yang telah menjadi acuan. Namun, khusus guru K2 sudah mendapatkan gaji setiap bulannya dari pemkab.

“Kalau honorer nonkategori disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau di desa terdata sebagai bagian dari masyarakat miskin, bisa mendapatkan bantuan. Kan ada 14 item kategorinya yang bisa menerima bantuan,”pungkasnya. (rul/bri/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *