oleh

Legislator Meradang dengan Klaim Kontraktor Rogoh Kantong Pribadi

Kabarmadura.id/Sampang-Pembongkaran dan perbaikan proyek saluran di Perumahan Permata Selong, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang, diklaim menggunakan dana pribadi milik pelaksana.

Proyek itu merupakan program Alokasi Dana Kelurahan (ADK) tahun 2019. Sayangnya, setelah selesai dikerjakan, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp186.780.000 itu, ditolak oleh warga, karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan warga setempat.

Alhasil proyek yang dilaksanakan CV. Kembar Jaya Perkasa itu, harus dibongkar, karena warga meminta tutup saluran yang terpasang itu segera diganti dengan pelat beton. Alasannya, kualitas tutup saluran dari pabrikan itu kurang bagus dan terpasang terlalu tinggi, sehingga menyulitkan pengendara yang melintas.

Saat dikonfirmasi awak media, Ismail yang mewakili CV. Kembar Jaya Perkasa mengatakan, perbaikan saluran itu sudah di luar kegiatan proyek, mengingat pengerjaan sudah tuntas pada akhir Desember lalu.

Tetapi pembongkaran dan perbaikan itu, hanya untuk memenuhi permintaan warga selaku penerima manfaat, terlebih itu sudah ada kepepakatan bersama.

“Perbaikan ini, kami menggunakan dana pribadi, tidak ada kaitannya dengan proyek, karena sudah selesai,” klaimnya.

Ismail mengungkapkan, penggunaan dana pribadi dalam perbaikan tutup U-ditch dengan pelat beton tersebut, adalah kehendaknya sendiri. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga. Sebab sudah ada kesepakatan dengan warga, mengingat proyek yang sudah selesai itu, tidak sesuai dengan kemauan warga sekitar, padahal saat ini masih dalam masa pemeliharaan.

Disinggung soal besaran dana yang dikeluarkan, pihaknya berkilah tidak tahu. Ia berkelit, bahwa perbaikan itu sudah berdasarkan kesepakan dan atas permintaan dari warga setempat.

“Kami tegaskan, pembongkaran dan perbaikan ini sudah di luar proyek, karena sudah selesai dan kami pakai dana pribadi untuk kegiatan kali ini,” Terangnya.

Menanggapi kejadian itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman meradang dan merasa heran atas tindakan dan pernyatan dari pihak pelaksana yang mengaku menggunakan dana pribadi untuk perbaikan program ADK itu. Padahal mekanisme kerja pelaksanaan proyek, masih ada di masa pemeliharaan dan tatahapan lainnya.

Ia menegaskan, tindakan pelaksana tersebut dinilai kurang tepat, bahkan pihaknya menuding, dari awal sampah akhir realisasi ADK keliru, baik secara kelembagaan, prosedural dan sebagainya, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Yang pasti tidak akan kami biarkan, terlebih saat ini sudah ada laporan lagi dari warga yang menanyakan terkait tindak lanjut program ADK yang penuh kekeliruan ini. Dan secara pribadi, jika hendak melaporkan ke APH saya sanggup jadi saksi, karena ini menyangkut Dapil 1, kalau melalui komisi harus prosedural,” ujarnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed