oleh

Legislator Pamekasan Meradang, Rapid Test di Rumah Sakit Tembus Rp400 ribu

Kabarmadura.id/PAMEKASANKementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan batasan tarif pemeriksaan rapid testmandiri sebesar Rp150 ribu. Penetapan tarif tersebut berlaku mulai tanggal 6 Juli 2020 melalui surat edaran (SE) Kemenkes Nomor HK 02.02/I/2875/2020.

Namun kenyataannya, masih banyak ada beberapa rumah sakit di Pamekasan yang mematok tarif rapid test di atas Rp150 ribu.Bahkan,warga Pademawu berinisial S mengungkapkan, ada rumah sakit(RS) yang mematok tarif biaya rapid test sebesar Rp300 ribu dan Rp400 ribu.

Menurut informasi yang didapatnya, tarif biaya rapid test di sejumlah RS di Pamekasan bervariatif, di RS Kusuma tarif yang ditetapkan sebesar Rp300 ribu, di RS Larasati sebesar Rp400 ribu dan RS Mohammad Noer sebesar Rp350 ribu.

“Yang paling murah yang Kangenan yaitu Rp150 ribu plus biaya admin Rp10 ribu, jadi total Rp160 ribu, itu paling murah sudah,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Achmad Marsuki tidak bisa memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, karena dirinya belum mengonfirmasi secara langsung kepada RS yang bersangkutan.

“Saya konfirmasi dulu ke rumah sakit yang bersangkutan,” ulasnya.

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Khairul Umam menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, wabah Covid-19 tidak selayaknya dijadikan ladang bisnis oleh pihak yang mengambil kesempatan.

Menurutnya, pemerintah telah memberlakukan batasan maksimal dalam tarif biaya rapid test agar masyarakat tidak merasa kesulitan untuk memeriksakan kesehatan, sebab dengan adanya wabah Covid-19 ekonomi masyarakat mengalami keterpurukan yang cukup parah.

Pihaknya mengancam, jika benar demikian informasi yang didapatnya, maka pihaknya akan melakukan sidak secara langsung ke RS yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Selain itu pihaknya berharap, jika terdapat kejanggalan serupa, masyarakat diminta untuk mengadukannya kepada Komisi IV agar pihaknya bisa melakukan tindakan lebih lanjut berdasar pada aduan yang diterimanya.

“Kami akan lakukan sidak. Karenanya, masyarakat diharap mengadukan hal semacam ini ke Komisi IV, nanti kami tindak lanjuti,” tegasnya.(ali/waw)

Komentar

News Feed