oleh

Legislator Pamekasan Pertanyakan Optimalisasi Anggaran Belanja Daerah

Sebut APBD Belum Prorakyat

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Lebih besarnya belanja nonpublik berupa belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pamekasan menuai sorotan. Anggota DPRD Pamekasan kompak menyoroti minimnya pemanfaatan APBD total Rp1,8 triliun itu terhadap pembangunan, yang dinilai tidak prorakyat.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Pamekasan, Imam Syafi’i Yahya mengatakan, belanja langsung daerah untuk pembangunan berbagai sektor masih sangat minim. Terbukti, pada tahun anggaran 2018, realisasi 90,41 persen APBD masih dipergunakan untuk belanja tidak langsung.

Sementara, untuk belanja langsung dalam pembangunan sektor, tak kunjung meningkat dari angka 10 persen. Padahal belanja langsung sangat penting untuk memperkuat daya saing daerah, terutama dalam penguatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarkat.

“APBD kita masih belum prorakyat, tapi probirokrasi,” katanya saat penyampaian pemandangan fraksi terhadap nota penjelasan bupati atas realisasi APBD 2018, Kamis (11/4).

Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menilai program yang selama ini dijalankan oleh Pemkab Pamekasan masih belum mampu mengatasi persoalan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Masalah klasik tentang penyerapan tenaga kerja itu, sampai saat ini tak kunjung menemui jalan keluar.

“Belum lagi persoalan kemiskinan yang tak kunjung selesai,” terangnya.

Sementara itu Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, realisasi APBD tahun 2018 masih mengadopsi terhadap program kerja pemerintahan yang lama. Dirinya berjanji, setelah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi program kerja, serta visi misinya selama lima tahun ke depan, penggunaan APBD akan menampung apa yang disampaikan oleh para wakil rakyat.

“Nanti setelah RPJMD kita selesai,” ujarnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed