Legislator Pamekasan Tekankan Profesional Realisasikan DBHCHT

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) DALAM PROSES: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCT ) tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapat alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT ) untuk tahun 2021 sebesar Rp64,5 miliar. Namun data penggunaannya belum tuntas. Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak agar pemanfaatan kucuran dana tersebut dilakukan secara profesional.

DBHCHT merupakan dana yang bersifat khusus dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang merupakan penghasil cukai tembakau.

Bacaan Lainnya

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan, Sri Puji Astutik, untuk pemerolehan DBHCHT Pamekasan  tahun 2021 sebesar Rp64,5 miliar, lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp56,2 miliar. Namun untuk prosesnya, saat ini masih berada pada finalisasi proyeksi program.

“Belum tuntas (plotting anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), karena OPD yang memverifikasi data,” paparnya, Kamis (4/2/2021).

Mengenai ketentuan DBHCHT 2021, 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, yang meliputi 15 persen untuk peningkatan kualitas usaha, dan 35 persen untuk kegiatan pemberian bantuan. Sedangkan 25 persen dari total 100 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

“Semoga bisa bermanfaat,”tukasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Fathor Rohman, mengungkapkan, untuk penggunaan dan pemanfaatan dari DBHCHT  pada tahun ini harus sesuai dengan petunjuk teknis dari penggunaannya, sebab pihaknya akan terus mengawasi dan mengontrol, serta akan mengevaluasi  penggunaan anggaran untuk berbagai program pemerintah kabupaten.

“Yang pertama pasti pengawasan akan dikedepankan, jadi kami akan mengawasi keuangan yang sudah beredar di masing-masing OPD itu, sehingga nanti komposisinya akan diketahui, mana yang terserap dan tidak terserap, nanti setiap komisi yang akan turun langsung ke lapangan,” pungkasnya. (rul/km58/waw)

DBHCHT  PAMEKASANTAHUN 2021

Rp64,5 miliar

50 PERSEN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  • 15 persen untuk peningkatan kualitas usaha
  • 35 persen untuk kegiatan pemberian bantuan

25 PERSEN BIDANG PENEGAKAN HUKUM

25 PERSEN BIDANG KESEHATAN.

DATA PENGGUNAANNYA BELUM TUNTAS

DALAM PROSES FINALISASI PROYEKSI PROGRAM.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *